Massa Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu Siap Kepung Pendopo, Ini Tuntutannya!
Redaksi
27/08/2025 22:51
.
3 min read
Independennews.com | Pemalang – Kurang dari sepekan jelang aksi demonstrasi besar yang akan digelar oleh Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu, tepatnya pada Kamis, 4 September 2025, semangat perjuangan dan gelombang dukungan dari masyarakat terus mengalir deras.
Antusiasme warga terlihat jelas di Posko Donasi yang berdiri di halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemalang, tak jauh dari Alun-Alun Kota Pemalang. Setiap harinya, warga dari berbagai kalangan datang silih berganti untuk memberikan dukungan moral dan logistik kepada para relawan aksi.
Pantauan redaksi pada Rabu (27/8/2025), suasana di posko kian ramai. Warga tampak membawa berbagai kebutuhan aksi, mulai dari logistik makanan, air mineral, hingga perlengkapan atribut aksi. Kebersamaan dan semangat solidaritas terlihat kuat dalam setiap interaksi di lapangan.
Also Read:
Inilah Tuntutan Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu
Aksi yang akan digelar nanti disebut sebagai “kepungan rakyat di pendopo”, yang ditujukan langsung ke Pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya Bupati Pemalang. Aliansi menilai bahwa arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan saat ini telah melenceng dari amanat rakyat.
Berikut substansi tuntutan yang akan disuarakan secara terbuka dalam aksi nanti:
Pembangunan yang Tidak Berkeadilan
Bupati dinilai lebih mengedepankan proyek-proyek infrastruktur yang berorientasi pada keuntungan pribadi dan fee proyek, ketimbang infrastruktur dasar seperti jalan desa dan wilayah pesisir yang sering terdampak rob. Proyek-proyek tersebut dianggap tidak berdasarkan kajian akademik, tidak melalui mekanisme public hearing atau feasibility study, dan tidak tercantum dalam visi misi kepala daerah.
Proyek Pengadaan Seragam Sekolah Diduga Dimarkup
Pengadaan seragam sekolah senilai Rp 4,6 miliar untuk 1.450 siswa SD dan 3.500 siswa SMP dinilai janggal dan berlebihan. Aliansi menyebut proyek ini sarat dugaan markup besar-besaran dan tidak transparan.
Pungli terhadap Guru
Bupati dituding telah memaksa seluruh guru di Pemalang membayar Rp 200.000 untuk membiayai kegiatan yang dinilai tidak relevan dan tidak berdampak signifikan bagi dunia pendidikan.
Also Read:
Sikap Otoriter dan Tidak Adil
Aliansi menilai Bupati bersikap represif terhadap guru dan ASN golongan bawah, tetapi tidak berani menegur DPRD, meskipun ada indikasi kenaikan tunjangan perumahan DPRD melalui peraturan bupati (Perbup) yang dianggap tidak etis di tengah kondisi masyarakat.
Gaya Hidup Mewah Menggunakan Uang Rakyat
Bupati dituding menggunakan anggaran daerah untuk membiayai rapat-rapat dan perjalanan dinas ke luar daerah seperti Bandung dan Karimun Jawa, yang dinilai sebagai bentuk pemborosan dan gaya hidup foya-foya pejabat publik.
Aliansi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap praktik-praktik kekuasaan yang dinilai semakin jauh dari nilai-nilai keadilan sosial. Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat Pemalang yang merasa terabaikan agar turut serta dalam aksi damai ini untuk menyuarakan aspirasi secara konstitusional dan terbuka.
“Ini bukan sekadar demo. Ini adalah panggilan nurani rakyat Pemalang yang ingin perubahan!” pungkas salah satu koordinator lapangan aksi.
(Al Assegaf)
You might also like
