Pemkab Asahan Ikuti Rakor Secara Virtual Dengan Mendagri

0
51

 

INDEPENDENNEWS.COM, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah bersama unsur Forkompimda Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (03/05/2021).

Rapat Virtual tersebut diawali dengan laporan dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Ia menegaskan penanganan Covid-19 tidak boleh sampai kendor dan kita belajar dari kasus India, berkaitan dengan kasus di India, awalnya terjadi karena adanya kegiatan keagamaan yang prokes nya tidak ketat sehingga terjadi ledakan Covid-19 disana oleh karena itu, Presiden meminta khusus kepada kami untuk berbicara terkait hal ini.

“Presiden menyampaikan agar kita lebih Waspada, karena akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai memicu terjadinya kerumunan, oleh karena itu pada kesempatan ini beberapa Rekan Menteri dan Kepala BNPB bersepakat untuk memberi gambaran terkait penanganan Covid-19 dan kebijakan larangan mudik ini,” tegas Tito.

Sementara itu, Doni Monardo, selaku Ketua Satgas Covid-19 Penanganan dan Kepala BNPB, menjelaskan tren kematian akibat Covid-19 dalam sebulan ini juga mulai naik dibeberapa daerah, meskipun angka kesembuhan secara nasional relatif meningkat, namun untuk kasus positif covid-19 masih lebih tinggi daripada kasus sembuh ini disebabkan oleh beberapa hal dan yang paling utama karena prokes masyarakat yang mulai menurun.

“Di beberapa daerah telah terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 setelah dianalisis, sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 yang mengalami kenaikan cukup signifikan berada di wilayah Sumatera, tentunya hal ini harus menjadi atensi bagi kita semua,” ungkap Doni.

Lebih lanjut Doni mengatakan, jajaran TNI dan Polri juga harus selalu waspada dibeberapa titik yang sering memicu peningkatan kasus Covid-19 seperti bandara, pelabuhan, tempat ibadah, cafe dan restoran yang sering dijadikan sarana buka bersama, pusat-pusat perbelanjaan yang mulai ramai menjelang lebaran, dan tentunya beberapa ruas jalan yang sering dilalui pemudik, untuk itu Pemerintah harus terus menghimbau kepada para pemudik agar menahan diri dan lebih tegas terhadap peraturan larangan mudik.

Yaqut Cholil Qoumat selaku menteri agama juga menyampaikan agar pengurus tempat ibadah wajib menunjuk petugas khusus yang selalu mengingatkan para jamaah untuk melaksanakan prokes saat beribadah, pemda setempat juga harus tegas untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan kerumunan.

“Kami juga sudah membuat hal-hal yang berkaitan dengan peraturan menjelang Idul Fitri, seperti pelaksanaan Sholat Ied kapasistasnya hanya boleh diisi maksimum 50% orang di dalamnya dari kapasitas normal Mesjid,” kata Gus.

Pelaksanaan hal tersebut juga harus dikoordinasikan dulu oleh Pemda setempat, arak-arakan menjelang Idul Fitri seperti takbiran keliling juga harus ditiadakan, pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan di masjid atau mushola tanpa perlu berdesak-desakan, dan sebaiknya diadakannya alternatif agar para pembayar zakat tidak perlu datang langsung,” lanjut Gus Yaqut selaku Menteri Agama.

Menutup Rakor tersebut, Tito mengingatkan kembali bahwa pandemi ini merupakan tanggung jawab bersama, diharapkan Pemda setempat mampu menangani kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing, tentunya unsur Forkopimda juga harus saling bersinergi dan mampu memberi arahan tegas terkait disiplin prokes kepada masyarakat di daerahnya.

Untuk itu, diminta kepada setiap kepala daerah agar ikut melaksanakan setiap arahan-arahan diatas untuk penanganan Covid-19 menjelang lebaran dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dan melibatkan setiap unsur forkopimda di daerah masing-masing dalam pelaksanaannya. (SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here