Komisi I DPRD Pertanyakan Perizinan Unit Usaha di Kawasan Harbour Bay Batam

0
100

IndependenNews.com, Batam | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mempertanyakan perizinan berbagai unit usaha yang ada di kawasan Harbour Bay, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pasalnya, kuat dugaan yang mengatakan bahwa unit usaha yang ada di kawasan Harbour Bay yang dikelola oleh PT Citra Buana Prakarsa tersebut belum mengantongi izin dan kemungkinan ada tumpang tindih perizinan.

Wakil Ketua Komisi I, Safari Ramadhan mengatakan dugaan tersebut muncul setelah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemerintah Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu unit usaha di Harbour Bay yakni Holywings yang akhir-akhir ini menjadi viral di berbagai media massa dan media sosial.

Dikatakan bahwa, Holywings juga masih belum memiliki beberapa perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dan Sertifikat Pemadam Kebakaran. Tak hanya Holywings, pihaknya juga menemukan fakta bahwa masih banyak unit usaha di kawasan tersebut yang belum melengkapi perizinan.

Hal ini kata Safari akan berdampak bagi kurangnya pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam yang seharusnya bisa dimaksimalkan lewat retribusi yang ada di kawasan tersebut.

“Kita sudah tanya detail bahwa setiap usaha harus melengkapi izin. Ternyata masih banyak usaha di kawasan Harbour Bay yang tidak memiliki izin tetapi sudah beroperasi. Kita minta kepada pemerintah untuk menegakkan aturan yang ada,” ucap Safari saat memimpin rapat dengar pendapat terkait perizinan yang ada di kawasan Harbour Bay Batam, Selasa (05/07/2022).

Safari menegaskan kepada Pemko Batam agar mendesak para pemilik usaha untuk segera melengkapi perizinannya. Jika tidak, pengusaha yang nakal tersebut harus ditertibkan bahkan dihentikan agar tidak menjadi preseden buruk dalam rangka investasi di Batam.

“Tahun ini kita kemungkinan defisit, sementara di depan mata kita banyak potensi pendapatan yang bisa kita ambil tapi kita tidak mampu karena perizinan tidak lengkap, jadi ada kelemahan dari PTSP dan OPD terkait yang harus kita dukung,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya dari Komisi I juga menganjurkan agar PTSP BP Batam dan DPM- PTSP Pemko Batam untuk duduk bersama dan memanggil pengusaha di kawasan Harbour Bay untuk diberikan pemahaman dan jika tidak dipenuhi maka harus dilakukan penertiban.

Kemudian, Safari juga menyayangkan pihak PT Citra Perkasa yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal ini kata dia makin membuat pihaknya curiga dan berencana akan memanggil kembali di rapat selanjutnya.

“Harusnya tadi pihak PT datang memberitahu apa yang kurang biar bisa disoundingkan ke PTSP, tapi karna gak datang, ujung ujungnya kan ada kecurigaan, ada apa, bagaimana jalurnya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I, Lik Khai; Sekretaris Komisi I, Tumbur Sihaloho dan anggota Komisi I Utusan Sarumaha, Muhammad Fadhli, Tan A Tie, dan Tohap Erikson Pasaribu.

Sementara undangan yang hadir yakni DPM-PTSP Kota Batam, PTSP Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Camat Batu Ampar, Lurah Sungai Jodoh, Pimpinan Holywings, serta Ketua RT 02 dan RW 06 Kelurahan Sei Jodoh. (SOP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here