Ketua MPR RI Tekan Percepatan Infrastruktur di Papua

0
77

Independennews.com, Aceh – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan besaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang disalurkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp. 138,65 Triliun.

Hal itu dikatakan Bamsoet berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2002-2021).

“Sedangkan pada 2005-2021, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai Rp 702,3 Triliun,” ujar Bamsoet saat menerima delegasi Pemprov Papua dengan Pimpinan FOR Papua MPR RI secara virtual dari Aceh, Kamis (10/06/21).

Ia mengaku, hal ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat untuk membangun Papua dan Papua Barat.

Bersamaan dengan besarnya anggaran tersebut, Ia menuturkan harus diimbangi dengan proses monitoring dan evaluasi yang terukur.

“Sehingga nilai kemanfaatan dari besarnya anggaran bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” tuturnya.

Bamsoet juga menjelaskan bahwa beberapa catatan keberhasilan dari pemberlakukan kebijakan Otsus di Papua sudah terlihat, seperti meningkatnya pertumbuhan daerah otonomi baru, pembangunan infrastruktur yang meningkat signifikan.

“Dan lahirnya berbagai kebijakan yang bermanfaat dan memberi dampak positif pada sektor ekonomi kerakyatan dan pembangunan wilayah,” jelasnya.

Hal itu kata dia, merujuk pada paparan delegasi Pemerintah Provinsi Papua yang diterima Pimpinan FOR PAPUA MPR pada 20 Mei 2021.

Selain itu, kendala yang masih dihadapi adalah persoalan pemerataan pembangunan yang belum optimal, tingkat pendapatan orang asli Papua yang masih rendah, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

“Provinsi Papua dan Papua Barat juga merupakan dua provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi (sebesar 26,8% dan 21,7%), ini yang masih jadi permasalahan,” jelasnya.

Oleh karena itu kata Bamsoet, revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, harus menghadirkan jawaban dan memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan.

“Evaluasi secara periodik terhadap implementasi UU Otsus sangat penting, sebagaimana diamanatkan Pasal 78 UU Otsus tersebut. Sehingga dapat mengukur efektivitas, akuntabilitas, output dan dampak bagi penerima manfaat di Papua,” terangnya.

Ia juga menekankan percepatan infrastruktur sebagai upaya mendorong investasi, pembukaan kawasan industri dan pembangunan yang bersifat fisik-material.

“Karenanya, menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan agar revisi UU Otsus Papua, benar-benar merepresentasikan keberpihakan segenap pemangku kepentingan,” imbuhnya.

“Mengingat pembangunan merupakan proses berkesinambungan. Hakekat pembangunan haruslah bermuara pada kesejahteraan rakyat. Memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat di Papua dan Papua Barat, adalah amanat Konstitusi, yang mesti diwujudkan melalui usaha bersama,” tutupnya.

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan, Ketua FOR Papua MPR sekaligus Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Anggota FOR Papua MPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal dan Rico Sia. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib. (Red/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here