Integritas Kepala Kantor ASDP Kota Batam Dipertanyakan, Pelayanan Nataru Dinilai Gagal Antisipasi Lonjakan Penumpang
Redaksi
04/01/2026 08:46
.
2 min read
Independennews.com | Siak Riau— Integritas Kepala Kantor ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam menjadi sorotan publik menyusul lemahnya pelayanan angkutan penyeberangan selama arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Buruknya tata kelola pelayanan tersebut berdampak langsung pada membludaknya penumpang dan kendaraan pemudik asal Buton dengan tujuan Batam yang tertahan berhari-hari.
Kondisi paling mencolok terjadi di Pelabuhan Mengkapan, Kabupaten Siak. Ratusan kendaraan pemudik tercatat mengantre panjang untuk mendapatkan tiket kapal Ro-Ro. Ironisnya, sebagian pemudik mengaku harus menunggu hingga dua hingga lima hari hanya untuk memperoleh nomor antrean keberangkatan.
“Warga Batam yang mudik harus menunggu dua sampai lima hari agar bisa mendapatkan antrean tiket. Ini bukan sekadar antre, tapi terkatung-katung tanpa kepastian,” ujar Panusunan Siregar, SH., MH., kepada media ini di Kedai Pelabuhan Mengkapan Buton, Minggu (4/1/2026).
Panusunan menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen ASDP dalam mengantisipasi lonjakan penumpang musiman yang sejatinya bersifat rutin dan dapat diprediksi setiap tahun. Menurutnya, tidak adanya skema penambahan armada, pengaturan jadwal yang adaptif, maupun sistem antrean yang transparan menunjukkan lemahnya perencanaan dan kepemimpinan di tingkat cabang.
Lebih jauh, ia menyoroti beban ekonomi yang harus ditanggung para pemudik akibat buruknya pelayanan tersebut. Selama masa penantian berhari-hari, pemudik dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk konsumsi, penginapan darurat, bahan bakar, hingga biaya logistik kendaraan.
“Coba dihitung, berapa kerugian materi yang dikeluarkan pemudik selama menunggu berhari-hari? Ini bukan angka kecil. Negara seolah membiarkan warga menanggung biaya akibat kelalaian pelayanan,” tegas Panusunan.
Ia menambahkan, persoalan antrean panjang dan pelayanan amburadul ini bukan fenomena baru. Dari tahun ke tahun, keluhan serupa terus berulang tanpa adanya perbaikan signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perbaikan pelayanan publik oleh ASDP, khususnya di jalur strategis yang menghubungkan wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, dan kawasan industri Batam.
“Setiap tahun selalu sama. Nataru datang, antrean panjang, penumpang terlantar. Tidak ada evaluasi yang nyata. Ini patut diduga bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut integritas dan tanggung jawab pimpinan,” ujarnya.
Sebagai BUMN yang diberi mandat menyelenggarakan layanan penyeberangan publik, ASDP seharusnya menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima, kepastian jadwal, serta perlindungan terhadap pengguna jasa. Buruknya pelayanan Nataru 2025–2026 ini dinilai telah mencederai kepercayaan publik dan menuntut adanya evaluasi menyeluruh, khususnya terhadap kinerja dan integritas pimpinan ASDP di tingkat cabang Batam.
Publik kini menanti langkah tegas dari manajemen pusat ASDP dan Kementerian terkait untuk melakukan audit pelayanan, evaluasi kepemimpinan, serta pembenahan sistem antrean dan armada. Tanpa langkah konkret, krisis pelayanan serupa dikhawatirkan akan terus berulang, dengan pemudik kembali menjadi korban kelalaian sistemik.(gus)
You might also like
