Bupati Demak Tinjau Langsung Seleksi PPPK, Tegaskan Komitmen Dukung Tenaga Honorer
Redaksi
10/05/2025 20:06
.
2 min read
independennews.com | Demak – Pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan keseriusannya dalam mendukung proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E., saat memantau jalannya seleksi di UTC Convention, Semarang, Jumat (9/5).
Didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, S.T., M.T., Bupati Eisti’anah disambut Kepala BKPSDM Herminingsih, S.Sos., M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Bupati meninjau tahapan seleksi mulai dari registrasi, verifikasi data, pengambilan kata sandi, hingga pengecekan peserta menjelang ujian.
Bupati juga berinteraksi langsung dengan para peserta dan menyampaikan motivasi. “Kami berkomitmen memperjuangkan agar panjenengan bisa diangkat sebagai PPPK Kabupaten Demak,” ujarnya.
Also Read:
Menurut data panitia, pelaksanaan seleksi hari itu terbagi dalam dua sesi: sesi pertama diikuti 400 peserta, dan sesi kedua pasca salat Jumat diikuti oleh 209 peserta.
Lebih lanjut, Eisti’anah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar formasi yang tersedia dapat mengakomodasi seluruh tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Semua capaian hari ini adalah buah dari perjuangan panjenengan. Pemerintah hadir untuk mendampingi dan memperjuangkan dari sisi kebijakan,” tambahnya.
Senada dengan Bupati, Sekda Akhmad Sugiharto mengingatkan peserta agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan tenaga honorer yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi.
“Jangan mudah percaya informasi tidak resmi, terutama dari media sosial. Tetap tenang, fokus, dan hadapi proses ini dengan keyakinan,” ujarnya.
Pelaksanaan seleksi PPPK ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memperkuat kualitas aparatur sipil negara dan memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik di daerah.(Dwi Saptono)
You might also like
