Sungai Menyempit, Banjir Meluas Tiga Tahun Dukuh Sidomulyo Jadi Langganan Banjir, Pemerintah Pakai Kaca Mata Kuda?

Independennew.com | Pemalang – Sungai menyempit banjir meluas, pemerintah membisu. Inilah kenyataan pahit yang dialami Desa Pesantren, Dukuh Sidomulyo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Pendangkalan sungai yang dahulu selebar enam meter, sepanjang dua kilometer, kini hanya menyisakan satu meter, memicu banjir hampir di setiap pekan dan merusak jalur transportasi warga. Namu ironisnya selama tiga tahun terakhir, belum terlihat langkah nyata dari pihak yang berwenang.

Dalam wawancara langsung dengan awak media di kediamanya, Selasa (29/4/2025) Waryudi Ketua Peduli Sosial Lingkungan Desa Pesantren, Dukuh Sidomulyo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Menyuarakan kegelisahan masyarakat.

“Kami sudah tiga tahun bertahan dalam keadaan ini. Banjir bukan lagi lima tahunan, tapi bisa tiap pekan. Rumah terendam, jalan rusak dan air laut masuk, lewat sungai yang dangkal. Tapi mana pemerintah Kabupaten Pemalang? Jangan hanya bicara. Tindakan itu yang kami butuhkan,” ujarnya.

Pendangkalan sungai memperparah abrasi laut dan merusak akses jalan. Ketika rob datang, air tak punya ruang mengalir. Akibatnya pemukiman warga terendam air hingga dua meter. Jalur ekonomi lumpuh. Warga pun terpaksa gotong royong, sementara pemerintah hadir hanya dalam wancana.

Musim kemarau 2025, menjadi waktu emas untuk normalisasi. Namun hingga kini, belum ada satupun alat berat yang bekerja di lokasi. Warga khawatir, jika hujan kembali turun tanpa adanya penanggulangan awal, desa mereka akan menjadi langganan banjir karena tidak ada tindakan langkah konkret dari pemerintah untuk desa Pesantren Dukuh Sodomulyo, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

“Kami bukan tidak peduli. Kami siap bantu jika pemerintah membantu kami, dalam menangani pendangkalan di desa kami, sampai kapan masyarakat dibiarkan sendiri? Di mana dinas terkait,” tegas Waryudi.

Pemerintah desa disebut belum transparan menyampaikan aspirasi ke tingkat Kabupaten. Informasipun terputus di tengah jalan. Padahal permasalahan ini tak bisa ditangani satu lapis. Diperlukan keterlibatan aktif dari Dinas terkait yang berwenang atas pengelolaan sungai, lingkungan dan insfrastruktur.

Waryudi menyebut warga siap bergotong royong, asal ada dukungan nyata dari pemerintah. Musim kemarau adalah waktu strategis untuk pengerukan dan normalisasi, sebelum musim hujan kembali yang akan memperparah kerusakan.

Warga berharap pemerintah jangan berpangku tangan sambil menunggu anggaran turun. Justru di musim kemarau inilah momentum terbaik untuk mengeruk sungai, memperbaiki aliran, dan mengurangi abrasi. Jika ditunda lagi, resiko banjir akan lebih fatal dan sistem sosial-ekonomi desa akan terpuruk.

“Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Tapi kami tidak bisa sendirian. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dalam dokumen, tapi dilapangan,”tutup Waryudi.(All Assagaf_&_Febriansyah)

You might also like