Soroti Anggaran 1,9 M Untuk Program Internet Gratis, Hamu Fauzi : Kita Akan Cek Benar Tidak Internet Desa Dibiayai Pemkab!
Redaksi
03/04/2025 18:12
.
3 min read
Independennews.com | Pemalang – Program Bupati Pemalang dalam 100 hari kerja kembali tuai sorotan, pasalnya, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menggelontorkan anggaran hingga kurang lebih Rp 1,9 Milyar, untuk pengadaan barang atau belanja kawat, faksimili, internet TV berlangganan.
Ditengah kondisi Pemalang saat ini yang kurang baik saja terkait infrastruktur serta penanganan soal darurat sampah yang belum maksimal. Tentu kegiatan yang menelan anggaran milyaran rupiah tersebut menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan.
Kegiatan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pemalang yang lebih mendasar.
“Anggaran belanja kawat, faksimili/internet TV berlangganan (di beberapa kecamatan) dalam rangka menjalankan program Bupati Pemalang yang menelan anggaran hingga milyaran rupiah yakni Rp 1,9 Milyar. Banyak dinilai elemen masyarakat kurang tepat, sehingga program tersebut menuai sorotan,” kata Kuswanto, SH.,
Menurut praktisi hukum tersebut, saat ini masyarakat Kabupaten Pemalang sedang berharap adanya infrastruktur jalan yang bagus, Index Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, birokrasi yang bersih, penanganan sampah yang cepat dan tepat, dunia pendidikan yang bebas dari pungli dan sebagainya.
“Dalam rangka efisien anggaran yang di galakkan oleh Pemerintah Pusat. Seharusnya, pemerintah di daerah bisa mengikuti, minimal mengimbangi dengan memprioritaskan persoalan – persoalan yang mendasar,” ujar Kuswanto.
“Saya berharap, jangan sampai anggaran yang telah digelontorkan tersebut terjadi mark up. Dalam dunia administrasi yang secara kebahasaan bermakna “Menaikkan” atau menambahkan dengan artian sebagai kegiatan penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Jangan sampai ada korupsi jilid ke 2 di Pemalang yang pada akhirnya membuat susah masyarakat,” harapnya.
Saat dikonfirmasi tim awak media melalui pesan singkat (27/3), Joko Ngatmo Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, melalui Edi Supratikno Kabid Penyelenggara Dinas Kominfo Pemalang mengatakan bahwa untuk kegiatan tersebut adalah bagian dari progam 100 hari Bupati Pemalang.
“Itu anggaran internet desa untuk mendukung program kerja 100 hari pa Bupati, bagian dari membangun infrastruktur telekomunikasi di desa. Pada tahap awal kita prioritaskan untuk 93 desa yang terdekat dari 14 kecamatan,” jelasnya.
Sementara, Nur Kholes Wakil Bupati Pemalang menyebut bahwa biaya atau anggaran Rp 1,9 Milyar tersebut dipergunakan untuk program gratis di desa se Kabupaten Pemalang.
“Biaya internet dipergunakan buat progam wifi gratis di desa, untuk kepentingan masyarakat umum. Untuk seluruh desa se Kabupaten Pemalang. Insya Alloh bermanfaat untuk rakyat,” tulis Nur Kholes dalam pesan singkat, Rabu, 2 April 2025.
Aliansi Kesetiakawanan Sosial angkat bicara.
Hamu Fauzi Ketua Aliansi Kesetiakawanan Sosial, mengatakan, soal belanja Internet sepemahaman saya bisa di breakdown dengan seksama, Correctme if I wrong, dalam rangka amanat UU Keterbukaan Informasi Publik yang dibuat hanya sebagai formalitas, yakni kita perlu memenangkan sengketa informasi publik dulu demi membuat terang benderang APBD / APBN yang di gunakan untuk belanja-belanja tersebut.
Kita asumsikan, pembiayaan internet Pemkab mencakup kantor – kantor dinas, rumah sakit dan ruang terbuka hijau.
“Saya kira di Pemalang tak sampai 100 titik tuh, yakin anggarannya sampai sebesar itu?, dirumah saya pake penyedia Wifi swasta dengan tarif 200 ribuan per-bulan saja sudah bisa buat jualan online di tiktok,” tegas Hamu melalui pesan singkat, Kamis 3 April 2025.
Menurut Hamu, kalau memang peruntukannya memang benar untuk juga pembiayaan internet di 223 desa dan kelurahan, tentunya lebih mudah lagi nanti kita bisa cross cecknya, bener gak tuh internet desa dibiayai Pemkab? Atau pemdes bayar sendiri pake dana desa. Kalau alibinya menggunakan APBD yang digelontorkan dengan Kode Rekening Alokasi Dana Desa ya tak perlu lagi ada pengadaan yang di ada adakan tersebut.
“Dengan pembengkakkan atau mark-up tersebut kita tak perlu menduga duga lagi kan, ada apa sesungguhnya? yang pasti dan saya haqqul yakin, mayoritas pejabat Pemerintah di Pemalang tidak bisa kerja dan hobi “makan”. Haaa,” ucap Sang Ketua Aliansi tersebut. (Al Assagaf).
You might also like
