Reses di Pollung, Pantur Banjarnahor Berkomitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Soal Ajuan Pendirian SMA di Parsingguran
Rachmat Tinton
02/12/2024 21:14
.
3 min read
IndependenNews.com | Humbahas – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pantur Banjarnahor, menggelar reses di Gedung Serba Guna HKBP Parsingguran, Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Senin (2/12/2024). Dalam kegiatan reses itu hadir Camat Pollung Imron Banjarnahor, beberapa Kepala Desa dari Kecamatan Pollung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ratusan masyarakat.
Di acara inti kegiatan reses itu, sejumlah aspirasi dan usulan dari masyarakat disampaikan kepada Pantur Banjarnahor. Setidaknya ada puluhan aspirasi dari warga yang berhasil dicatatkan pada kegiatan itu.
Satu dari usulan yang diajukan masyarakat yakni terkait pembangunan gedung sekolah baru SMA di Parsingguran. Masyarakat menilai di Kecamatan Pollung sudah tak layak lagi memiliki hanya sebuah SMA. Selain persoalan jarak dan waktu tempuh, SMA 1 Pollung juga disebut memiliki daya tampung yang terbatas. Sehingga banyak anak-anak dari Kecamatan Pollung terpaksa bersekolah ke SMA Swasta yang tentu saja akan menelan biaya lebih banyak.
“Kita berharap Anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Pantur Banjarnahor mau mengkawal keinginan kita, keinginan masyarakat. Kita merindukan pendirian sebuah SMA di sini (Parsingguran)”, pinta salah satu Tokoh Masyarakat Desa Parsingguran I, Arjon Banjarnahor.
Also Read:
Pantur Banjarnahor yang mendengar usulan tersebut berjanji akan selalu mengkawal aspirasi masyarakat tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu pun memang menilai, jika pendirian 1 lagi SMA di Kecamatan Pollung memang sudah selayaknya dibutuhkan. Hal itu dikarenakan sudah semakin meningkatnya populasi penduduk di Kecamatan itu.
Anggota DPRD Sumut Pantur Banjarnahor, yang sekaligus Ketua Badan Kehormatan (BKD) DPRD Sumut itu menjelaskan, bisa saja sebenarnya bangunan gedung sekolah di SMA Negeri 1 Pollung diperbanyak untuk menambah jumlah daya tampung. Namun begitu, permasalahan soal jarak tempuh, kata dia, tetap akan menjadi masalah. Sehingga kebutuhan pengadaan SMA yang baru di daerah ini memang sudah selayaknya dibutuhkan.
“Kalau misal hanya untuk persoalan daya tampung bisa saja jumlah ruang sekolah di tambah lagi di sana (SMA Negeri 1 Pollung). Namun karena penyebaran tempat tinggal penduduk kita yang merata di tiap pelosok, sehingga persoalan terdapat juga pada jarak dan waktu tempuh. Selain itu kita juga harus menghindari potensi kemacetan. Karena jika 1 sekolah dengan jumlah murid yang banyak, tentu jalur lalu lintas menuju dan keluar dari kompleks sekolah itu akan menjadi sangat ramai”, terang Pantur Banjarnahor.
Ia menilai, ajuan masyarakat soal SMA tersebut adalah usulan yang sangat positif. Sehingga dirinya berkomitmen akan menyerap aspirasi tersebut dan akan mengkawalnya ke jenjang yang lebih tinggi.
Selain itu, Pantur juga sempat membahas soal isu money politic belakangan ini di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada. Ia berharap untuk ke depan, praktek politik uang untuk kepentingan politik di masa mendatang bisa dihilangkan.
Proses cara menghilangkan sistem money politic ini, menurut dia, perlu dilakukan pendidikan kepada anak-anak bangsa sejak usia sekolah. Cara itu dinilai akan efektif jika sekolah-sekolah mau mengajarkan tentang bahayanya perpolitikan dengan mengandalkan kekuatan material.
“Jadi mental anak-anak kita sejak dari kecil harus dilatih dan diajarkan tentang betapa berbahayanya sistem money politic”, ujar Pantur. (Rachmat Tinton)
You might also like
