Ketua Komisi II DPRD Natuna Harapkan Pembentukan DOB dari Pemerintah Pusat

0
76

Independennews.com, Natuna – Anggota DPRD Kabupaten Natuna mengeluhkan Kewengan Pemerintah Daerah terus secara berangsur angsur dipindahkan ke Pemerintah Provinsi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Marzuki kepada Media, pada Selasa (30/3/21) di Kantor DPRD Kabupaten Natuna.

Menurutnya, sudah selayaknya pemerintah pusat membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Natuna dan Anambas. Pemekaran provinsi merupakan suatu keharusan agar Natuna dan Anambas bisa menggali potensi alamnya secara maksimal, baik dari sektor kelautan, pariwisata, kehutanan dan pertambangan.

“Potensi sumberdaya kelautan kita cukup besar, baik perikanan maupun pariwisata, sementara kewenangan Kabupaten hanya sampai dibibir pantai, sehingga kedua sektor ini tidak bisa terkelola dengan baik,” tuturnya.

Ia juga mengaku bahwa kewenangan hutan dan tambang, semuanya sudah menjadi kewenangan Provinsi, sementara pembangunan yang memerlukan timbunan terjadi tiap tahun, menurutnya akan mempersulit dalam pengurusan izin.

“Bayangkan untuk ngurus izin buat kelong galian C saja harus ke Tanjungpinang yang seharus cukup di Natuna jika kewenangan itu masih di Kabupaten,” katanya

Dia berharap pengurusan hal semacam itu bisa dikembalikan memjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Natuna agar pembangunan bisa berjalan maksimal.

“Jadi masyarakat yang ingin membuat proyek galian C pembuatan usaha kelong tak sesulit sekarang ini, yang mana masyarakat harus jauh-jauh mengurus dokumennya ke Provinsi, tentu ke Provinsi membutuhkan biaya dan waktu yang dirasa sangat mempersulit masyarakat,” tutupnya (Lubjs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here