IndependenNews.com, Nusa Dua | Pada era yang serba digital ini, data merupakan aset penting pemerintah dalam penentuan kebijakan. Bahkan Presiden RI, Ir Joko Widodo mengklaim bahwa “Data is New Oil.”
Jokowi menyebutkan, data lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci sukses pembangunan. Begitu pun dengan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, pemakaian data Dukcapil khususnya NIK oleh berbagai lembaga negara akan memberikan banyak manfaat bagi pada pengguna.
“Minimal mereka tidak perlu mengumpulkan atau mencari data sendiri. Silakan manfaatkan data Dukcapil untuk verifikasi dan validasi (verivali) berbasis NIK,” ucap Zudan saat meresmikan pemanfaatan NIK sebagai Nomor Identitas Peserta JKN-KIS, di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/01/2021).
Hal ini merupakan arah kebijakan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memudahkan layanan publik dengan berbasis NIK yang bisa dilakukan secara online dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi.
Zudan mengungkapkan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat lebih dari 7,7 miliar kali NIK di-klik atau di hit selama 7 tahun terakhir. Jumlah klik itu, jika divaluasi taruhlah Rp1.000/klik, nilainya bisa mencapai Rp 7,7 triliun.
“Itu belum terhitung nilai manfaat yang lain. Misalnya, berkat akurasi data dari NIK akan mampu mencegah fraud atau penipuan di sektor perbankan. Begitu juga tata kelola bisnis menjadi semakin mudah dan cepat sehingga menghemat banyak biaya,” paparnya.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mufti, mengakui penggunaan data NIK dari Dukcapil makin meningkatkan akurasi data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Dengan NIK menggantikan nomor kepesertaan JKN-KIS, peserta tidak perlu lagi mencetak kartu kepersertaan. Mengakses JKN-KIS cukup menyebutkan NIK saja,” tuturnya.
Ali Ghufron juga menyatakan, penggunaan NIK merupakan kontribusi besar Dukcapil dalam membantu BPJSKes mengejawantahkan peningkatan mutu pelayanan kepesertaan.
“Layanan yang kami luncurkan hari ini memang untuk memenuhi kebutuhan peserta yang mendambakan pelayanan prima BPJS Kesehatan,” tutupnya.(Red/H)
