Perekaman KTP Disabilitas dan ODGJ di Demak, Ikhtiar Menuju Pemilu yang Setara
Redaksi
04/09/2025 18:20
.
2 min read
Independennews.com | DEMAK – Di balik hiruk-pikuk persiapan menuju Pemilu 2025, sebuah ikhtiar sunyi berlangsung di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bukan di arena politik, melainkan di aula sederhana Dinas Sosial P2PA dan sebuah panti rehabilitasi. Di tempat itu, puluhan penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan sabar menanti giliran perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kegiatan perekaman yang digelar pada 2–3 September 2025 itu tampak sederhana, namun maknanya begitu dalam: memastikan suara kelompok marjinal tidak terpinggirkan dalam pesta demokrasi. “Identitas kependudukan menjadi pintu masuk bagi mereka untuk tercatat sebagai pemilih tetap sekaligus penerima program sosial,” ujar Sugeng Widodo, Ketua Perkumpulan Bina Akses Jateng, Kamis (4/9).
Pada hari pertama, tercatat 70 penyandang disabilitas dari berbagai kategori—fisik, netra, rungu wicara, intelektual hingga mental—mengikuti perekaman di Aula Dinsos P2PA. Sehari kemudian, giliran 35 penghuni Panti Rehabilitasi Sosial ODGJ Maunatul Mubarok di Dukuh Lengkong, Desa Sayung, yang menjalani proses serupa. Mereka difoto, direkam sidik jarinya, dan datanya masuk ke dalam sistem kependudukan.
Bagi sebagian orang, proses itu mungkin hanya sekadar administrasi. Tetapi bagi mereka yang selama ini hidup di pinggiran jalan demokrasi, memiliki KTP berarti pengakuan. “Selain hak pilih, data kependudukan juga memudahkan keluarga menemukan anggota keluarganya, sekaligus membuka akses terhadap bantuan sosial,” jelas Sugeng.
Ia teringat pengalaman Pemilu 2024. Kala itu, banyak petugas TPS masih canggung menghadapi pemilih disabilitas—ada yang ragu memberi bantuan, ada yang bingung dengan prosedurnya. “Meski begitu, partisipasi pemilih disabilitas meningkat berkat kerja komunitas yang bergerak masif,” tambahnya.
Kolaborasi ini melibatkan banyak pihak: Dinas Dukcapil, Dinas Sosial P2PA, Pusat Pemilu Akses Disabilitas, komunitas disabilitas Demak, hingga pengelola Panti Maunatul Mubarok. Semua bekerja dalam semangat yang sama: demokrasi tidak boleh meninggalkan siapa pun.
Ke depan, Sugeng berharap seluruh tahapan pemilu—baik pilkada maupun pemilihan legislatif—benar-benar ramah disabilitas. Ia membayangkan TPS yang inklusif, terbuka, dan siap melayani pemilih dengan berbagai kebutuhan khusus. “Kami ingin semua TPS di Demak dan Jawa Tengah sudah benar-benar inklusif. Pemilu harus jadi ruang setara bagi semua,” tegasnya.
Also Read:
Di balik kesederhanaan kegiatan perekaman KTP itu, tersimpan pesan besar: demokrasi bukan sekadar soal suara mayoritas, melainkan keberanian untuk mendengar bisikan kelompok kecil yang selama ini terlupakan.(Ganang I)
You might also like
