Kota Ikhlas Memanas, Grib Jaya Pemalang Siap Geruduk Gedung DPRD
Redaksi
30/08/2025 12:08
.
2 min read
Independennews.com | Pemalang – Suhu politik di Kota Ikhlas kembali memanas. Setelah sebelumnya ramai diberitakan rencana aksi besar-besaran oleh Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu yang akan digelar pada Kamis, 4 September 2025 di depan Pendopo Kabupaten Pemalang, kini giliran Organisasi Kemasyarakatan Grib Jaya DPC Kabupaten Pemalang yang bersuara lantang.
Dengan mengusung tema:
“Saatnya Bergerak, Bersama Datangi Gedung Wakil Rakyat”,
Grib Jaya Pemalang menyerukan aksi unjuk rasa terbuka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPRD yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam undangan terbukanya, Grib Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli untuk turut serta dalam aksi:
Hari/Tanggal: Senin, 1 September 2025
Waktu: Pukul 09.00 WIB – hingga tuntutan dikabulkan
Also Read:
Lokasi: Gedung DPRD Kabupaten Pemalang
Tunjangan dan Kunker DPRD Disorot: “Hanya Hambur Uang Rakyat”
Ketua DPC Grib Jaya Pemalang, Muliadi, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap besarnya anggaran tunjangan perumahan dan biaya kunjungan kerja DPRD yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kunjungan kerja bisa menghabiskan Rp400 juta. Kalau sebulan ada tiga kali kunjungan, berarti Rp1,2 miliar uang rakyat habis tanpa hasil yang jelas,” tegas Muliadi saat diwawancarai media, Jumat malam (29/8/2025).
Ia menilai, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar masyarakat.
“Semua itu tidak ada manfaatnya buat rakyat Pemalang,” tambahnya.
“Kami Bukan Tamu, Kami Pemilik Gedung Itu”
Lebih lanjut, Muliadi menyampaikan bahwa saat ini bukan lagi waktunya diam. Ia mengajak masyarakat untuk bangkit melawan praktik-praktik politik yang dinilainya hanya merugikan rakyat.
Also Read:
“Kami, Grib Jaya bersama masyarakat Pemalang, bertekad menyuarakan protes secara langsung di depan Gedung DPRD. Gedung itu dibangun dari pajak rakyat. Jadi, ketika kami datang, sambutlah kami dengan baik dan sopan,” ujarnya tegas.
“Karena sejatinya, kami inilah pemilik gedung dewan itu, bukan para politisi yang duduk di dalamnya,” pungkas Muliadi.
Also Read:
Aksi ini menandai semakin menguatnya gelombang perlawanan masyarakat sipil di Kabupaten Pemalang terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dinilai boros, tidak transparan, dan tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
(Al Assagaf)
You might also like
