Kades Hutapea Banuarea Hermanto Hutapea Kecewa, Sangat Serius Karena Ini

IndependenNews.com, Taput | Kepala Desa (Kades) Hutapea Banuarea, Hermanto Hutapea, Senin (3/10/2022) mengaku kecewa dengan pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Pamsimas) di desanya.

Menurutnya, proyek bernilai Rp.245 juta yang dikerjakan pada tahun 2021 ini tidak berfungsi.Padahal anggaran dari desa sekitar Rp.80 juta sudah dikontribusikan. Baik itu keuangan desa maupun berupa tenaga dari Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) saat pekerjaan

“Saya merasa kecewa,termasuk masyarakat saya juga kecewa”ujar Hermanto.

Diterangkan oleh Hermanto Hutapea,proyek Pamsimas pada saat pekerjaannya menggunakan mesin pompa air jenis Hidran yang berharga Rp.70 juta untuk menyedot air dari sumber selanjut menyalurkan ke Recervoar atau Bak Penampung untuk dialirkan ke rumah rumah warga.

Namun setelah selesai pekerjaan,kemampuan mesin hidran tidak memadai. Sehingga beberapa kali terjadi perbaikan,bahkan dari mesin hidran yang berukuran besar diganti menjadi mesin berukuran kecil,lanjut Kades.

“Hanya dua minggu bisa berfungsi,padahal sudah Rp.80 juta anggaran desa yang dikontribusikan”papar Kades

Malahan Kades Hutapea Banuarea mengaku membeli mesin pompa air jenis JetPump dengan biaya pribadi agar air bisa mengalir kerumah warga.

Atas dasar tersebut Hermanto merasa kecewa dengan konsultan Manajemen Balai Prasarana Pemukiman Wilayah(BPPW),Sumut atau Distrik Consultan(DC) Karena dinilai membuat perencanaan yang kurang matang. Berakibat Pamsimas tidak berfungsi.

Sementara Patar Lumban Gaol dari LSM LP3D yang ikut investigasi mengatakan,ada dugaan kesalahan perencanaan yang menyebabkan Pamsimas tidak berfungsi.

“Kita sangat menyesalkan kualitas pekerjaan pamsimas yang tidak berfungsi dengan maksimal dan kita akan segera laporkan kepihak penegak hukum.” Tegasnya

Menurutnya,negara sudah menggelontorkan dana ratusan juta rupiah untuk pekerjaan Pamsimas. Ternyata tidak dapat dimanfaatkan masyarakat, bahkan keadaannya terlantar.

Selain itu lanjut Patar,LP3D akan minta keterangan dari konsultan perencana pembangunan Pamsimas tersebut selain keterangan dari Kades.Hal tersebut untuk memastikan Siapa yang lalai atau sengaja merugikan negara.

Apakah dugaan kesalahan perencanaan atau kelalaian dari pekerjaan Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) sebagai penerima bantuan.

“untuk itu kita minta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut supaya yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut dapat mempertanggung jawabkan”. Ujarnya
(Maju simanungkalit)

You might also like