Wallan ! Wartawan Abal-Abal vs Wartawan Sertifikasi Ancam Saling Lapor

0
244
Poto Ilustrasi

BATAM, Profesi menjadi seorang wartawan adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Dimana wartawan melalaui karya tulisnya sangat diharapkan untuk ikut berperan penting dalam penegakan demokrasi, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta memberikan edukasi atau pemahaman, atas berbagai ragam permasalahan yang timbul diberbagai kalangan dan kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu seorang wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan, maka sudah semestinya individu wartawan yang dimaksud, harus memahamai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai seorang wartawan, serta harus menempatkan kode etik wartawan (KEJ) menjadi acuan dan control dalam melakukan tugas peliputan.

Artinya wartawan adalah orang yang memahami etik dengan segala praktiknya, agar publik mendapat informasi yang sesuai kebutuhan publik. Bukan informasi yang telah terpapar kepentingan tertentu.

Selanjutnya, wartawan juga harus tampil sebagai sosok panutan yang memiliki akhlak yang baik, serta tetap santun dan menjadi contoh dalam berbagai aspek kehidupan.

“Karena hanya orang-orang yang memiliki sikap yang mulia-lah, yang patut dan layak untuk mengemban dan menjalankan profesi mulia.”

Bukan sebaliknya, atau sebagaimana yang baru-baru ini dipertontonkan oleh dua kubu wartawan di Kota Batam.

Dimana dua kubu wartawan ini saling menyerang, baik lewat pemberitaan, maupun juga lewat ancaman untuk saling melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan juga mengancam untuk saling melaporkan kepada lembaga Dewan Pers.

Kejadian ini sungguh sangat mencoreng profesi wartawan. Dimana kubu yang disebut sebagai wartawan yang belum bersertifikasi Dewan Pers menuliskan, bahwa wartawan dari salah satu media yang sudah disertifikasi Dewan Pers sebagai budak dari sebuah perusahaan ilegal.

Selain itu, dijudul pemberitaan yang kedua, dari media yang berbeda dituliskan, bawha wartawan yang sudah bersertifikasi disebut sebagai wartawan merangkap sekuriti diperusahaan ilegal.

Belum diketahui secara pasti, apakah sebutan sebagai budak, dan juga sebagai sekuriti yang ditujukan kepada wartawan yang dimaksud, sudah melalui hasil konfirmasi dari yang bersangkutan atau dari pihak Perusahaan pemberi kerja untuk disebut sebagai budak.

Atau hanya tuduhan dan asumsi kebencian yang tidak berdasar, dari wartawan yang disebut sebagai wartawan abal-abal.

Jika ini hanya sebuah asumsi, dan bukan berdasarkan dari hasil konfirmasi dan persetujuan dari wartawan yang dituduh sebagai budak, maupun dari pihak perusahaan yang dianggap mempekerjakan atau yang anggap memperbudak, maka ini adalah sebuah tuduhan dan penghinaan yang didasari rasa kebencian dari penulis.

Sedangkan Undang Undang Penghinaan, sangat jelas diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, sebagai berikut;

Penghinaan di Media Sosial

Pada dasarnya, penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Tentunya, pelaku dapat dijerat apabila ia memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).[1]

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Ketentuan ini merupakan delik aduan.(Red/Ls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here