Tak Puas Hasil Pilkades, Warga Kacok Datangi Kantor DPRD Pamekasan

0
704

Pamekasan, IndependenNews.com-Puluhan warga Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim), gruduk kantor DPRD setempat, selasa (17/10/2017). Kedatangan mereka kekantor DPRD untuk mengadukan adanya indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) di desanya.

Mohammad Jubri, perwakilan warga Kacok menyebutkan, terdapat kejanggalan selama penyelenggaraan Pilkades desa Kacok, pada (11/10/2017) lalu. Menurutnya kejanggalan tersebut adalah dari proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk dalam pelipatan surat suara.

“Banyak dari masyarakat yang ketika menggunakan hak pilihnya, coblosannya tembus kebawah, tanpa sadar dibawahnya ada lipatan surat suara lagi. Sehingga, sekitar 210 surat suara tidak sah, dan hal ini yang menjadi permasalahan,” katanya, Selasa (17/10/2017).

Dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Mohammad Jubri beserta warga lainnya menuntut supaya mendapatkan keadilan. Sebab indikasi kecurangan tersebut diantaranya mekanisme pemungutan suara dilapangan tidak pernah dijelaskan, dan tahapan pemilihan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sosialisasi surat suara tidak sah, itu tidak ada sama sekali, sehingga nanti harus dibuktikan dengan berita acara, dan lebih anehnya lagi dalam mekanisme penghitungan surat suara tidak di informasikan terlebih dahulu berapa DPT yang sudah menggunakan hak pilihnya.

“Kami minta agar ada penghitungan ulang surat suara tidak sah,” tandasnya.

Sementara, Pimpinan Sidang Komisi I DPRD Pamekasan, Andi Suparto, yang menerima audiensi warga Kacok menegaskan, dalam hal sengketa Pilkades ini pihaknya merupakan lembaga legislatif, bukan yudikatif. Karena itu pihaknya hanya bisa menerima aspirasi masyarakat dan tidak bisa menjadi pengadil karena memang bukan tugasnya.

“Tadi sudah kami terima, warga memaparkan panjang lebar dan di internal komisi I sudah kami bicarakan serta menghasilkan rekomendasi kepada ketua DPRD agar ini dibicarakan di panitia Pilkades Kabupaten. Nanti langsung ketua DPRD yang mengkondisikan dengan panitia Pilkades yang juga didalamnya ada Forpimda,” pungkasnya.

 

(Anton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here