Singgung Dana CSR, Plt Kepala BPKAD Kab. Natuna Suryanto : Ada Banyak Jenis Dana CSR

0
222

Independennews.com, Natuna – Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto menyampaikan bahwa Dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperaai di Natuna dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Natuna.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto saat dikonfirmasi Media Online Independennews.com, Selasa (18/5/21) malam.

Suryanto mengungkapkan bahwa Dana CSR merupakan pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

BPKAD NATUNA

“Setahu saya dana CSR banyak jenisnya seperti biaya siswa, program pemberdayaan, pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lain-lain,” ungkapnya.

Beberapa contoh misalnya, kata Suryanto, pembangunan sport center stadion indoor di Palembang menggunakan CSR dari conoco philips.

“Bahkan Provinsi Banten belajar pola pembangunan sport center di Sumsel menggunakan dana CSR. Saya hanya menyampaikan CSR itu luas,” tuturnya.

Suryanto menyebutkan bahwa tupoksi dari BPKAD hanyalah mencatat bagian dari dana CSR, jika menimbulkan aset ketika diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

“BPKAD hanya mencatat bagian dari dana CSR jika menimbulkan aset bila diserahkan ke Pemda yang berupa fasum, fasos maupun ke pendidikan atau kesehatan, dan jika barang akan dicatat dipersediaan secara akuntansi sesuai dengan PP 71 tahun 2010,” ucapnya

Dana CSR tambah Suryanto, bukan aset dan barang yang diserahkan ke Pemda saja yang dicatat yang berupa kemitraan.

Foto : Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto

“Sedangkan CSR langsung ke masyarakat berupa program pemberdayaan maupun biaya siswa secara aturan tidak ada klausul pemda mencatat hak tersebut. Tetapi perlu saya sampaikan yang dicatat dalam Pemda sesuai aturan adalah berupa aset dan barang. Dan jika terdapat sisa, maka akan dicatat dipersediaan. Namun, jika digunakan, akan masuk dalam penatausahaan persediaan.” Imbuhnya (Abdullah Lubis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here