Proyek Dana APBDes Lumban Sialaman Diduga Kuat Sarat KKN

0
722

HUMBAHAS, INDEPENDENNEWS.COM — Pengelolaan dan penyaluran Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lumban Sialaman Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan layak untuk diselidiki aparat penegak hukum, pasalnya DD dan ADD, di Desa tersebut selama ini penggunaannya tertutup bagi Masyarakat setempat.

Penelusuran Independennews.com di Desa Lumban Sialaman belum lama ini, sebanyak 3 titik pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Lumban Sialaman tanpa plang proyek. Diduga kuat hal tersebut dilakukan sebagai modus melakukan Korupsi (KKN) dari pengawasan masyarakat terkait anggaran dan bestek proyek tersebut.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya plang infografis APBDes 2019 di Depan Kantor Desa Lumban Sialaman, menuliskan jumlah anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan jalan di desa tersebut, tanpa keterangan yang jelas.

Dalam plang tersebut tidak dijelaskan secara detail satuan RAB bangunan dana Desa. Akan tetapi digabung menjadi satu dengan jumlah anggaran pembangunan pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp414.217.800, dan pembangunan prasarana jalan desa (gorong dan selokan) sebesar Rp154.341.900.
Anggaran lain juga yang dinilai janggal adalah terkait penyediaan operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 42.000.000, dalam hal ini, apakah anggaran ini dibelanjakan berupa barang dan milik siapa.

Padahal. plang informasi proyek bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik. setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

“Memang kita selama ini curiga dengan tidak adanya plang pemberitahuan terkait pembangunan di desa ini, sehingga kita tidak punya bahan untuk mengawasi, bagaimana tidak, katanya itu urusan pejabat Desa dan Pemerintah,” kata salah satu warga Desa Lumban Sialaman yang meminta namanya tidak diberitakan.

Dirinya juga mengaku salut akan perkembangan kehidupan Kepala Desa periode 2013-2019, Dimana, mendadak kaya setelah menjabat kepala desa.

“Saya melihat perkembangan Kepala Desa lalu memang luar biasa, padahal waktu baru menjabat beliau biasa-biasa aja, tapi setelah Kepala Desa, beliau bisa bangun rumah bagus dan memiliki 2 unit mobil, apa gaji Kepala Desa besar yah,” tanya sumber kepada Independennews.com.
Sementara itu, besarnya dana yang dianggarkan negara melalui APBN dengan jumlah yang terbilang fantastis mulai tahun 2015, tidak berbanding lurus dengan realisasi di lapangan dari segi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur jalan Desa yang masih sangat tertinggal.

Kepala Desa Lumban Sialaman yang juga baru menjabat awal tahun 2020, saat ditanya terkait proses penyaluran Dana Desa di Lumban Sialaman mengaku belum bisa memberikan komentar.

“Saya baru di lantik kemarin, gmana saya mengetahui terkait penyaluran Dana Desa sejak 2015, itu urusan Kepala Desa lalu lah,” ungkap Betman Siburian, (20/1/2020).

Sementara itu, Camat Paranginan. Parlin Siahaan saat dimintai keterangan terkait pengawasan penyaluran dana Desa di Lumban Sialaman mengatakan dirinya baru menjabat sebagai Camat di Kecamatan Paranginan menggantikan Rahmat Lumban Toruan.

“Terkait penyaluran dana desa, saya belum bisa komentar karna saya masih baru menjabat. Akan tetapi segala keluhan dan laporan masyarakat akan saya tindak lanjuti,” kata Parlin kepada Independennews.com saat di temui di kantornya.

Independennews.com mencoba meminta penjelasan kepada mantan Camat Paranginan, yakni Bapak Rahmat Lumban Toruan melalui aplikasi WhatsApp terkait pengawasannya akan penyaluran dana Desa di Lumban Sialaman pada masa jabatannya terkesan mengelak dan meminta awak media ini untuk bertemu langsung.

“Ada baiknya kita langsung saja tatap muka bapak, supaya lebih afdol,” balasnya dengan singkat.

Menanggapi Hal ini, pengawasan dan pembinaan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah setempat terhadap penyaluran dana Desa di Lumban Sialaman patut dipertayakan yang terkesan kucing-kucingan.

Perlu diketahui, salah satu informasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga wajib untuk diinformasikan kepada masyarakat.

Kewajiban Pemerintah Desa sebagai badan publik ini diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00.

(P.Sib)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here