Penolakan Kenaikan Tarif UWTO Menggelinding

0
827
Poto : Spanduk Penolakan Uang Wajib Tahunan Otorita (red-in)

Poto :  Sejumlah spanduk yang terpasang di sejumlah tempat di wilayah Batam (red-in)
Poto : Sejumlah spanduk yang terpasang di sejumlah tempat di wilayah Batam (red-in)
Batam – Tampaknya usaha BP Batam untuk menaikkan Tarif uang wajib Tahunan Otorita (UWTO) Tak semulus yang di harapkan. Sosialisasi Kenaikan tarif Tersebut juga telah dilakukan kepada seluruh Pelaku usaha dan Masyarakat.

Aksi penolakan kenaikan tarif UWTO tersebut mulai menggelinding. Bentuk penolakan dilakukan dengan menempelkan Poster atau spanduk bertuliskan UWTO ditolak. Pantauan dilapangan, puluhan ribu spanduk bertebaran sepanjang Wilayah Nagoya, Bengkong, Batam Center, Sekupang, Batuaji, Punggur, Tanjung Piayu dan Nongsa.

“poster atau spanduk dipasang di depan ruko, Hotel, perumahan dan di tempat tempat persimpangan yang dianggap bisa terlihat oleh masyarakat. Tampaknya pemasangan spanduk tersebut sangat rapi dan terorganisir.

Informasi yang dihimpun independennews.com, sebahagian warga mengatakan siap untuk turun kejalan untuk melakukan aksi penolakan UWTO.

Kenaikan Tarif UWTO sebelumnya, BP Batam telah mengudang sejumlah pihak guna mensosialisasikan rencana kenaikan tarif UWTO tersebut, Diantaranya yang hadir yakni kamar dagang dan industri provinsi kepri (kadin kepri), kamar dagang dan industri batam (kadin batam), apindo kepri, himpunan kawasan industri, hippi, himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) kepri, asosiasi pengusaha hotel dan restoran indonesia (phri), dewan koperasi indonesia batam (dekopindo indonesia), rei khusus batam, denwan pengurus daerah apersi khusus batam, ikatan notaris indonesia (ini) batam, ikatan pejabat pembuat akte tanah (ppat) batam, forum pengusaha pribumi indonesia (foppi) batam dan polda kepri.

“Tujuan kenaikan tarif UWTO sangat jelas dalam pemaparan yang disampaikan kepala bp batam hatanto reksodipoetro, penyesuaian tarif uwto guna meningkatkan daya saing batam di tingkat internasional.

“penerimaan bp batam adalah pnbp (penerimaan negara bukan pajak) yang akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan. jangan lupa, penyesuaian tarif sewa penggunanan lahan belum pernah dilakukan sejak tahun 1997. hapir 20 tahun tak pernah berubah,’ujar hatanto dalam pertemuan di Harris Hotel pada tanggal 17 Oktober 2016 lalu.

“kenaikan tarif uwto ini bukan inisiatif pengurus bp batam, melainkanmerupakan tidak lanjut dari rekomendasi badan pengawas keuangan (bpk) pada tahun 2013 .” rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti pada tahun 2015,” ujar
hatanto

lebih jauh hatanto mengatakan bp batam menjamin penyesuaian tarif ini sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain azas keadilan dan kepatutan,kontinuitas pembangunan batam, daya beli, dan aspek persaingan yang sehat .

”kebijakan tarif baru ini juga sangat berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. tarif perpanjangan sewa lahan untuk perumahan sederhana dan kavling siap bangun (ksb), justru turun dibandingakan tarif lama.

dia menyebutkan, dalam perka tersebut, ada penurunan tarif uwto bagi permukiman sederhana dan kavling siap bangun, alasan membedakan uwto permukiman tersebut untuk pemerataan pembangunan seperti diwilayah yang masih sepi,”tutur hatanto

Sementara masyarakat yang bermukim di lingkungan seperti perumahan sederhana dan Kavling siap bangun (KSB) sepertinya tidak mempersoalkan kenaikan tarif UWTO tersebut.

“Salah satu warga Kavling Batuaji Baru yang tidak mau namanya di publikasiakn kepada independennews.com mengatakan kenaikan tarif itu, tidak jadi masalah bagi saya, sebab perumahan elit dan tempat tempat komersil saja yang naik, jikapun UWTO KSB naik naiknya masih biasa aja,”Ujarnya

Dia menambahkan jika Kenaikan Tarif UWTO dinaikkan untuk meningkatkan pembangunan tidak apalah, tapi jika kenaikan tarif UWTO untuk dikorupsi yah jelas kita keberatan,’Katanya (red/in)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here