Pemkab Asahan Raih Opini WTP dari BPK RI Selama 4 Tahun Berturut

0
140

 

INDEPENDENNEWS.COM, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Opini WTP ini diserahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumut dan diterima langsung oleh Bupati Surya. Peraihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras Pemkab Asahan dibawah kepemimpinan Bupati Asahan H.Surya B.Sc dan Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin beserta seluruh jajaran dalam menyampaikan pertanggungjawaban Bupati Asahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait, karena tahun ini Pemkab Asahan kembali menerima opini WTP dan telah memperoleh opini WTP selama 4 tahun berturut-turut,” kata Surya dalam acara penyerahan yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Rabu (19/5/2021).

Bupati Surya mengajak jajarannya untuk bersama mempertahankan opini WTP itu. “kalau bisa terus kita tingkatkan,” jelas Surya yang didampingi Ketua DPRD, Wabup, Sekda serta sejumlah pejabat Pemkab Asahan.

Dalam kesempatan itu juga Ketua DPRD Asahan H. Baharuddin Harahap, SH., MH menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada BPK perwakilan Sumut karena telah memeriksa LKPD Kabupaten asahan dengan baik.

“Untuk lebih maksimalnya pemakaian anggaran yang akuntabel, transparan dan efektif sesuai undang undang, saya dan seluruh masyarakat Asahan berterimakasih juga kepada Bupati Asahan yang telah memperoleh opini WTP selama 4 Tahun berturut,” ucap Baharuddin.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan BPK RI Provsu Eydu Oktain Panjaitan,SE,MM, Ak, CA, CSFA mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provsu ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Asahan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Eydu juga mengatakan, terkait dengan efektivitas SPI serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih terdapat 9 hal yang harus menjadi perhatian Pemkab Asahan dan diharapkan Pemkab Asahan untuk dapat menindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu mengapresiasi kerja keras Pemkab Asahan sehingga dapat menyerahkan tepat waktu laporan keuangan sesuai amanat UU.

“Ini sesuai UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa laporan keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Diakhir acara Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Asahan menandatangani dukungan pembangunan zona integritas BPK Perwakilan Provsu menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penutup, penyerahan LKPD yang dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Asahan Surya, didampingi Sub Auditor Sumut III Syafruddin Lubis,SE,Ak,CA, Wabup Asahan Taufik Zainal Abidin, Sekdakab Asahan Drs.Jhon Hardi Nasution, Asisten Administrasi Umum Khaidir Afrin,SE, Inspektur Kabupaten Asahan Zulkarnain Nasution,SH, Kepala BPKAD Ismet SH, Kepala Bapenda Drs.Sorimuda dan Kadis Kominfo Kab. Asahan H.Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos,MSi.
(SS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here