Pemecatan Perangkat Desa Langir Langgar Permendagri 67 Tahun 2017, Iskandar Terancam dapat Sanksi Pemberhentian ?  

0
1585

IndependenNews.com, Anambas — Pemecatan tanpa alasan yang jelas, terhadap empat (4) orang perangkat desa Langir Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 1 Maret 2018, oleh pimpinannya selaku Kepala Desa Langir, Iskandar menuai kontroversi dan sorotan masyarakat Umum.

Pemecatan berbentuk lisan tanpa melalui proses pemberitahuan Surat Peringatan (SP) 1,2 dan 3 tanpa adanya konsultasi kepada pihak Kecamatan Palmatak disinyalir syarat kepentingan.
Anarita ( Kaur Umum ), Santri ( Kasi Pemerintahan), Emerianty ( Kasi Kesra ) Amiyati ( Sekdes ) adalah perangkat desa yang mendapat perlakukan tidak adil atas pemecatannya, dimana keempatnya sudah mengabdi selama kurun waktu delapan tahun lamanya.

Tidak terima dengan kesewenangan ini, keempatnya berencana akan melayangkan surat ke Bupati Anambas dan DPRD Anambas, untuk menyampaikan perlakuan kesewenangan Kades Langir atas pemecatannya, yang akan dilanjutkan dengan berkonsultasi kembali dengan pihak Kecamatan.

Camat Palamtak Almizan dalam keterangannya mengatakan, Kades Langir, Iskandar tidak pernah melakukan konsultasi dan meminta rekomendasi dari pihak Kecamatan Palmatak, terkait pemecatan ke empat perangkat desa Langir tersebut.

Anggota DPRD KKA Dapil Kecamatan Palmatak Yusli Yunus mengatakan, pemecatan yang di lakukan terhadap keempat korban kesewenangan Kades Langir ini tidak benar dan tindakan tersebut diniai dominan syarat muatan kepentingan politik.

” Pemecatan yang dilakukan oknum kades dinilainya tidak benar, bahkan dominan sayarat dengan kepentingan Politik,” jelas Yusli saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/3/18).

Ia menegaskan, pemecatan dan perekrutan perangkat desa harus sesuai dengan aturan perundang- undangan sesuai dengan Permendagri nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

Adapun Pasal 5 Pemberhentian perangkat Desa diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap,tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sampai kedua kalinya berita ini diterbitkan, Kades Langir Iskandar, belum memberikan Klarifiksi terkait kebijakan yang kontroversial itu, yang membuat masyarakat semakin menjadi gelisah. (Firmandani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.