Pejabat Eselon III Pemko Batam Dapat Pembekalan dan Sertifikasi

0
480

IndependenNews.com, Batam — Pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Batam mendapat pembekalan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama lima hari, dari tanggal 19-23 Februari 2018 di Aula Kantor Walikota Batam.

Setelah mendapatkan pelatihan para peserta juga akan mengikuti ujian yang akan dilaksanakan di Universitas Internasional Batam pada Sabtu, 24 Februari,” ujar Ketua Pelaksana, Andi Agung saat pembukaan pelatihan di Aula Kantor Walikota Batam, Senin (19/2/18).

Kata Agung, yang mengikuti ujian jumlahnya akan bertambah yakni sebayak 160 peserta. Penambahan ini Karena ada tambahan dari peserta pelatihan tahun lalu yang belum lulus ujian sertifikasi.

” Tahun ini merupakan tahun kedua BKPSDM Batam menggelar pembekalan pelatihan sekaligus ujian tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.”ucapnya

Menurutnya , BKPSDM Batam sudah terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Sehingga bisa melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta ujian di Batam.

“Peserta yang diikutkan dalam pelatihan ini di hususkan untuk internal lingkungan Pemerintah Kota Batam. Sementara pemateri berasal dari LKPP,” ujarnya

Kepala BKPSDM Batam, M Syahir mewakili Walikota Batam mengatakan penerapan PP 4/2015 tentang pengadaan barang jasa pemerintah mengamanatkan tentang tata cara pengadaan yang sederhana, jelas, dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik. Sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar SDM memahani ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perundang-undangan dan melaksanakannya dengan baik dan benar,” ujarnya.

Syahir mengatakan sudah banyak contoh kasus hukum yang timbul dari pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak sesuai. Sehingga menimbulkan implikasi hukum dan menyeret berbagai elemen terkait ke ranah hukum.

“Kami himbau agar peserta, dapat benar-benar mengambil manfaat tentang pemahaman yang benar dalam pengadaan barang jasa serta mengikuti ujian. Diharapkan semua lulus sesuai kualifikasi. Dan kepada Kepala OPD diminta untuk bebaskan peserta dari tugas lain selama pelatihan berlangsung. Karena LKPP mensyaratkan kehadiran harus 100 persen,” kata Syahir. (HMS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here