Pedangang Seken Desak DPRD Batam, Cari Solusi Barang Seken Masuk Batam

0
84

BATAM, IndependenNews.com- Assosiasi pedagang seken Jodoh dan Aviari mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terkait pelarangan barang seken singapura masuk ke Batam oleh Bea dan Cukai Batam.

Para pedagang yang mengatasnamakan asosisasi pedagang seken jodoh dan aviari mendesak DPRD Batam untuk mencari solusi terkait atau kebijakan agar barang seken yang dibawa para pedangan bisa masuk ke batam. Hal tersebut disampaikan para pedangang dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi I, Senin (11/9/017), dihapan Ketua Komisi I DPRD Batam Budi Mardiyanto dan anggota komisi, Yudi Kurnain dan Harmidi Umar Husen.

 

Menurut salah seorang pedagang, barang seken pakaian yang ia bawa dari Singapore ditangkap pihak BC Batam ketika ia dan pedagang lainnya melewati pelabuhan Domestik Batam Center dan Harbourbay. para pedangang berharap mereka bisa membawa masuk barang seken ke Batam, Karena itu kami berharap Komisi I DPRD Batam bisa mencari solusi masalah kami.

Menanggapi keluhan puluhan pedagang itu, Budi Mardiyanto Ketua Komisi I mengatakan, Bea dan Cukai (BC) Batam belum bisa memenuhi undangan DPRD Kota Batam. Dan untuk sementara ia mengusulkan agar ketika barang pedagang ditangkap Bea dan cukai, para pedagang meminta surat bukti penangkapan. Dan rencananya Komisi I akan kembali mengagendakan RDP tersebut dengan mengundang kembali pihak Bea dan Cukai (BC) Batam.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (KPLI) Bea Cukai Batam Raden Evy Suhartantyo didampingi Kasi KPLI Ferdinan Ginting mengatakan, pihak Bea Cukai Batam sebenarnya menghadiri RDP tersebut, dengan mengutus Kepala Seksi Kepabeanan dan staf, namun saat RDP entah mengapa tidak diperbolehkan mengikuti RDP.

Sedangkan terkait masalah barang seken dari Singapura, Raden Evy mengaku memang barang seken dari negeri Singapura tidak diperbolehkan masuk ke Batam sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”).

“Berdasarkan larangan impor pakaian bekas tersebut yang diatur dalam Permendagri no 51/M-dag/7/2015 tersebut, kami selaku penegak harus mematuhi dan menjalankannya,”Ujar Evy

(gus*)

LEAVE A REPLY