Oknum Pimpinan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam, Diduga Lakukan Pemotongan Gaji PHL Hingga Jutaan Rupiah

0
354

BATAM, Sungguh ironis nasib yang dialami oleh puluhan orang Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bekerja di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam.

Bagaimana tidak, selama mereka bekerja di bidang pengaspalan jalan, mereka (PHL) hanya diupah sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan nya.

Sedangkan berdasarkan keputusan Gubernur Kepri Nomor 1047 Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam sudah ditetapkan sebesar Rp. 4,1 juta perbulan, yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepri H.Isdianto di Tanjungpinang pada hari, Kamis 21 Nopember tahun 2109.

Adanya pengupahan yang jauh dibawah UMK di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam, hanya mendapat tanggapan ringan yang sepertinya bukan merupakan suatu masalah menurut Dohar Hasibuan, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA) di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam.

“Itu kan sudah sesuai perjanjian. Mereka (pekerja-red) sudah menandatangani berita acaranya itu,” ucap Dohar Hasibuan menjelaskan kepada wartawan media Independennews.com Selasa (05/01/2021).

Namun apa yang disampaikan oleh Dohar Hasibuan, tidak sesuai dengan list upah Pekerja Harian Lepas (PHL) di bidang pengerjaan Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar Tahun Anggaran 2020 yang diperoleh tim media ini.

Dimana dalam list tersebut terdapat perbedaan upah yang sangat jauh dengan apa yang diterima oleh pekerja. Dapftar upah pekerja yang tertera dalam list upah pekerja berada pada upah terendah sebesar, Rp. 4.500.000,00 hingga Rp. 5.625.000,00. Namun upah bersih yang diterima oleh masing-masing pekerja hanya sebesar Rp 2.950.000,00/orang setiap bulannya.

Mengenai adanya kejanggalan pengupahan yang ada dalam list tersebut, Dohar Hasibuan terkesan menghindar, dan memberi tanggapan yang berubah-ubah.

Sedangkan Arrozi, AMd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam yang juga dikonfirmasi wartawan melalui pesan, tidak sedikitpun memberikan tanggapan. Sebaliknya Arrozi justru terlihat melakukan pemblokiran terhadap nomor kontak wartawan.

Sedangkan Ir.Yumasnur, MT selaku Kepala Dinas (Kadis) di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam, hingga berita ini dipublikasikan belum berhasil dimintai keterangan, terkait adanya dugaan pemotongan upah pekerja yang yang juga diduga dilakukan oleh oknum-oknum Pejabat di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam. (Ls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here