Moda Tranportasi Akan Beroperasi Kembali, Budi Karya : Ada Kriteria Penumpang

0
206

JAKARTA, INDEPENDENNEWS.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan membuka kembali izin operasi berbagai transportasi penumpang ke luar daerah dengan syarat tertentu. Setelah sebelumnya diberlakukan larangan operasi transportasi dalam uapaya mencegah mudik di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, mulai hari Kamis 7 Mei 2020, semua moda transportasi akan kembali beroperasi tetapi dengan pembatasan kriteria penumpang.

“Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Dikatakan Budi, hal tersebut bukan relaksasi ataupun kelonggaran, melainkan penjabaran Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang pengaturan transportasi saat Mudik Lebaran.

“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyampaikan kriteria terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi tersebut selama larangan mudik.

“BNPB akan berikan kriterianya, nanti Menkes dan BNPB bisa tentukan dan bisa dilakukan siapa saja yang boleh berpergian. Operasinya mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan penumpang khusus tapi tidak boleh mudik sama sekali,”ujarnya

Budi menegaskan, masyarakat yang boleh berpergian keluar daerah hanya untuk penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik. Termasuk pejabat negara dan anggota DPR, dibolehkan bepergian untuk menjalankan tugas, tapi tidak boleh dalam rangka mudik.

“Yang kedua, BNPB akan memberikan kriteria. Disini ada kriteria tertentu, nanti BNPB sama Kemenkes bisa menentukan dan bisa dilakukan,”katanya.

Baca Juga : DPRD Tebo Berang Terkait Pungli dan Kasus Agraria Menumpuk Tak Terurai di BPN Tebo

Budi mengungkapkan salah satu kriteria yang bisa menggunakan moda transportasi adalah pejabat negara seperti anggota DPR.

“Jadi rekan-rekan (DPR) dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, jika memang dibutuhkan untuk tugas secara spesifik, saya sampaikan Bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara, boleh melakukan movement sesuai tugasnya.

“Jadi beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan itu, termasuk kami melakukan perjalanan karena tugas negara. Saya tidak boleh ke Palembang kalau mudik tapi boleh kalau melihat LRT,” katanya

Menurutnya, Kementerian Perhubungan ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi.

Baca Juga : Bamsoet Gelar Rapid Test Bersama Keluarga Besar Polri

Kebijakan ini, kata Budi, dimaksudkan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Namun demikian, kebijakan ini bukan berarti mencabut larangan mudik buat masyarakat.

“Aturan tersebut akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Untuk detailnya secara maraton nanti jam satu (13.00 WIB) saya dengan dirjen udara, besok dengan dirjen kereta api, darat, dan laut agar penjabaran disampaikan ke khalayak,” tegasnya (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here