Miris dengan Kebijakan Pemko Batam, Warga: Kami seharusnya diberdayakan Bukan Dibinasakan!

0
97

 

Independennews.com, Batam – Proyek pelebaran jalan di Simpang Barelang mendapat kritik yang panas dari masyarakat terdampak. Hal itu seperti diungkapkan oleh salah seorang warga, Budi Gea yang tinggal di area Simpang Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung.

“Kami seharusnya di berdayakan, bukan dibinasakan,” tutur Budi Gea saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan, Senin (31/05/21) di Ruang Raoat Komisi I DPRD Kota Batam.

Budi Gea yang merupakan kordinator kios 38 Trans Barelang mulai dari simpang Gereja HKBP sampai simpang Buana Impian mengatakan bahwa dirinya mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

“Kami sangat berterimakasih atas kebijakan pemerintah untuk membangun Kota Batam. Tentu pada prinsipnya kita sebagai masyarakat mendukung pemerintah sepenuhnya,” ungkap Gea.

Gea mengatakan bahwa simpang Barelang memang layak untuk digusur karena kemacetan yang ditimbulkan setiap harinya.

Namun kata Gea, Pemerintah Kota Batam juga harus punya kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Kami tidak pernah disosialisasikan terkait pembongkaran ini, kecuali kami datang bertanya, bukankah anggaran simpang Barelang 16 Miliar?,”tanya Gea.

Ia juga merasa miris dengan kebijakan pemerintah yang akan melakukan pembongkaran pada kios mereka. Namun, disaat yang sama akan dilakukan pembangunan kios baru tepat di samping kios mereka.

“Lucunya kami mau diratakan, tapi di sebelah kami kira-kira 50-100 meter mau didirikan kios, dengan dijembatani pihak ke 3,” tegasnya merasa tidak terima.

Gea juga secara terang-terangan menolak adanya SP 3 dan SP Pembongkaran yang akan diberikan lagi kepada mereka.

“Atas dasar kemanusiaan, kami menolak SP 3 apalagi SP bongkar,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa mereka yang merupakan UMKM mandiri seharusnya di berdayakan bukan di binasakan.

“Kami UMKM mandiri tanpa membebankan pemerintah kota Batam. Seharusnya diberdayakan bukan dibinasakan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Tim Terpadu Kota Batam, Imam mengaku miris melihat sikap lantang yang ditunjukkan oleh Gea.

“Saya miris, kalau ada masyarakat lantang sehebat dia, 5 aja runtuh lah Batam ini,” ungkap Imam.

Iman mengatakan, dalam pengambilan keputusan, pihaknya selalu melakukan musyawarah mufakat.

“Jaman, era sudah berubah, kalau mau meratakan, Batam ini rata pak, karena kami tim. Tim ini dijalankan dengan aturan, tidak main main, salah dibui, benar pun dibui,” tuturnya.

Di samping itu, Imam juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi program yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam.

“Tapi saya mohon sekali lagi bahwa kita harus bijak, Batam kedepan akan menjadi ikon Indonesia. Untuk itu, mari kita ingatkan saudara kita yang tinggal di area ROW jalan, segeralah mencicil untuk mencari ruang resmi,” pintanya.

Hal itu dikatakan Imam agar masyarakat mempersiapkan diri jika nantinya ada pembongkaran sudah melakukan persiapan.

Terkait dengan dilakukannya pembongkaran, Imam mengajak masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

“Kepada masyarakat beraktivitas lah seperti biasa, jangan takut sp 3 dan SP bongkar, sp dan tindakan itu kami, tim yang akan ngatur,” pungkasnya.

Namun kata Imam, persoalannya adalah banyak masyarakat yang punya pemikiran bahwa mereka sudah menjadi pemilik sah dari tanah yang mereka tempati.

“Banyak masyarakat yang punya pemikiran bahwa setahun menempat seolah olah memiliki. Tidak ada kesadaran bahwa suatu saat ada pembangunan kota akan tergeser dan kena dampak,” tambahnya.

“Tolong apa yang saya sampaikan. Karna kami yang dilapangan pak, berat hati nih pak,tapi aturan ini pak, gak kami laksanakan kami juga yang salah, kami laksanakan juga berbenturan dengan masyarakat, untuk itu saya membuka ruang hati kita semua disini” tutupnya penuh harap.

Untuk diketahui, pemerintah Kota Batam telah menawarkan solusi dengan menyediakan kavling di Tanjung Uncang untuk dijadikan tempat tinggal sementara selama 6 bulan untuk masyarakat terdampak. Namun  untuk pembayaran air dan listrik dibebankan kepada masyarakat itu sendiri

(sop)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here