M Idris SH Minta Polsek Hamparan Perak Selidiki Penyimpangan Penyaluran Bansos Covid 19 Pemprovsu

0
326

HAMPARAN PERAK, Penyaluran Bansos GTPP Covid 19 tidak tepat sasaran yang disalurkan Kepala Desa Klambir Bustami menjadi isu hangat ditengah masyarakat Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Penyaluran bantuan dinilai tidak tepat sasaran karena masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tidak mendapat bantuan, sementara Ketua BPD sekaligus ASN menerimab bantuan Bansos Covid 19.

Menanggapi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran itu, KAUR Pembangunan Zainal Arifin menyampaikan bahwa jumlah bajet Bansos covid 19 Pemprovsu untuk Desa Klambir disiapkan sebanyak 602 paket yang diangkut dari Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

“Kita perintahkan Kades untuk mengawal penjemputan 602 Paket Bansos Pemvropsu dari kecamatan pantai labu menggunakan truk, hingga di Desa Klambir dihitung ulang tanpa ada kekurangan dan diserah terimakan kepada KAUR Pemerintahan Desa, Suhaimi untuk didistribusikan,’ ujar zainal.

Pada waktu itu, Kata Jainal, Kades Bustami mendelegasikan pendistribusian paket Bansos kepada KAUR Pemerintahan Suhaimi. Menurut informasi yang didapat, dari 602 paket sembako jatah bagi warga Desa Klambir hanya 448 paket yang dibagikan, sementara sisanya 154 paket tak dibagikan.

Informasi yang dihimpun Awak media ini, salah satu warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan, 154 paket bansos Covid 19 Pemprovsu apabila diperjualbelikan maka mereka bisa meraup dana puluhan juta rupiah.

” Apabila kita hitung 154 aket x Rp 250.000/Paket maka oknum yang melakukan kecurangan itu memperoleh keuntungan sebesar Rp 38 juta Rupiah. Jika hal itu benar maka perangkat Desa Klambir bisa dilaporkan ke Pihak kepolisian, karena ada unsur penyelewengan hak orang lain,” ujarnya

Ditempat terpisah salah seorang tokoh masyarakat Hamparan Perak M.Idris.SH mengaku merasa kecewa kepada Kades Klambir Bustami atas tindakannya dalam penyelarun bansos Covid 19 tidak tepat sasaran bahkan adanya dugaan penyimpangan yang menjadi hak masyarakat.

“Apabila paket Bansos Covid 19 Pemvropsu ini digelapkakan, maka pelaku dapat dikenakan pasal 372 KUHP serta undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kalau Kasus ini benar, sebaiknya Kades Bustami segera mundur dari jabatannya,” ujar Lawer ini

Dia juga menambahkan, aparat penegak hukum khususnya Polsek Hamparan Perak untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan bantuan yang menjadi hak masyarakat.’ ucap M.idris. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here