Kunker Menteri Kelautan dan Perikanan di Anambas Bawa Agin Segar Bagi Masyarakat Nelayan

0
49

INDEPENDENNEWS.COM, ANAMBAS –Mentri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Anambas dalam rangka peninjauan dan silaturahmi dengan masyarakat Nelayan Kabupaten Anambas, pada Selasa (16/7/19) bertempat di Desa Tarempa timur, Balai pertemuan KKP Antang Kab. Kep. Anambas

Pada kegiatan itu, Ibu Susi didampingi Bupati Abdul Haris SH, Danlanal Tarempa Letkol Laut (P) Nur Rochmad Ibrohim, Kapolres Anambas AKBP Junoto SIK, Kadis Kelautan dan Perikanan Effi Juhairi, Danlanudal Palmatak Mayor Pnb Arif dan sejumlah
Awak media Nasional dan Lokal.

Menteri KKP dan Rombongan tiba di Lanudal Matak Via Pesud Caravan PK-BVL, kemudian perjalanan dilanjutkan ke pelabuhan Antang dan disambut iring iringan oleh HNSI dan Nelayan Anambas menggunakan pompong. Tiba di Antang, Mentri KKP, ibu Susi Pujiastuti langsung bersilaturahmi bersama masyarakat dan nelayan Kab. Kep. Anambas.

Pada kesempatan tersebut, Bupati KKA Abdul Haris menyampaikan terimakasih atas kedatangan Ibu Susi Pudjiastuti dalam rangka kunjungan kerja ke Anambas serta membangun Silaturahmi dengan masyarakat.

Dikatakan Haris, kedatangan Ibu Susi untuk yang pertama kalinya ke Anambas agar dapat mendapatkan manfaat kontribusi bagi masyarakat Anambas bidang perikanan.

“Semoga dalam kunjungan di Kab. Kepulauan Anambas ini dapat memberikan kesan yang baik terhadap Ibu Susi di Wilayah Anambas.”Kata Haris

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudji Astuti mengatakan, perairan Anambas merupakan wilayah perbatasan Republik Indonesia yang menjadi poin kegiatan giat Ilegal fishing dalam sejarah kelautan dan perikanan Indonesia.

“Saya ucapkan terimakasih atas semua sambutan dan keramahtamahan masyarakat Anambas dalam Penyambutan kedatangan kami disini. Anambas harus dapat kita jaga, keamanan wilayah Anambas di bidang perikanan sehingga pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Kita tau bahwa posisi wilayah Anambas sangat strategis di NKRI.” Ujar Susi

Lanjut Susi, kami memberikan Asistensi masyarakat di Anambas menjadi pointer utama dalam sektor industri perikanan dan Parawisata sehingga dapat mengembangkan kemajuan daerah.

Ada beberapa point yang harus diperhatikan untuk menjaga perairan Anmabas yakni : pertama Agar Pengusaha jangan suplai potas dan dinamit Jika ditangkap ada kejadian tersebut maka untuk Kapal Hongkong yang merupakan aset yang menjadi poin peningkatan perekonomian Anambas akan di tahan dalam surat suratnya.

Kedua, Kegiatan Ilegal fishing sudah hilang di perairan Anambas seperti KIA Vietnam Thailand dan lainnya berkat kerjasama dari TNI AL, PSDK, serta instansi pendukung lainnya. Dari kejadian tersebut agar masyarakat tolong dihargai jangan dirusak Terumbu Karang dengan bom dan potas

Ketiga, Agar para Pengusaha dan pelaku patuh dan tertib dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Anambas sehingga dapat mengembangkan kelestarian Ikan untuk para Nelayan.

Keempat, Berdasarkan surat edaran menteri Kelautan dan Perikanan 7 November 2014 bahwa kapal penangkap ikan berukuran 10 GT tidak perlu surat izin tetapi kapal itu harus terdaftar.

Kelima, Saya tekankan agar Nelayan tidak menggunakan Bom potas trol jika ada segera laporkan akan ditindak lanjuti oleh PSDP, TNI AL, dan Polres.

Dan Keenam, Kapal pursen tidak boleh menangkap ikan di atas 4 mil dari pulau harus dijalur 2 bukan dijalur 1 dikarenakan jalur satu berpengaruh pada alat tangkap kapal pursen yang berpengaruh pada biota laut Berdasarkan peraturan nomor 71 Permen-KP 2016.

Pada kegiatan diskusi ini Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi juga memberikan kesempatan sesi tanya jawab dengan masyarakat nelayan Anambas.

Beberapa Nelayan HNSI menyampaikan pertanyaan, Dedi bertanya soal pelanggaran zona tangkap tahun 2019 yaitu terdapat nya beberapa kapal purse seine yang melanggar zona tangkap tersebut.

Nelayan Pak Mus mengatakan, Kapal Purse Seine masih banyak yang beraktivitas dibawah 4 mil dan menggunakan alat tangkap dibawah 4 inch sehingga biota laut akan habis dan merugikan mata pencaharian Nelayan

Sementara M. Sani menyampaikan harapannya agar kewenangan dikembalikan lagi pada pemerintah Kabupaten bukan lagi melalui provinsi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti kembali menegaskan, jika ada kejadian yang melanggar di perairan Anambas segera laporkan kepada KKP agar dilaksanakan penangkapan KKP dan TNI AL. sehingga tertib dalam melaksanakan Penangkapan Ikan.

Susi menyampaikan kepada Bupati agar agar pengawasan kalautan dan perikanan lebih cepat tanpa menggunakan waktu yang lama dalam pengurusan ke provinsi. Semua kapal yang beroperasi dapat bongkar muat ikan di Tarempa sehingga menjadi PAD ( Pendapatan Asli Daerah) buat daerah tersebut.

“Nelayan dapat mengajukan pinjaman ke Kementerian Kelautan perikanan yaitu BLU (Badan Layanan Umum) yang memiliki bunga kecil sehingga dapat membantu nelayan Anambas dalam mengembangkan usahanya.”Ujar Susi (Az)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.