Korwil II KPK : Kepala Desa Diharuskan Dapat Pendamping dan Pengawasan

0
159

ANAMBAS, INDEPENDENNEWS.COM — Dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kepala Desa diharuskan mendapatkan pendamping dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan Anggaran, sehingga tidak berakhir pada urusan hukum.

Hal ini disampaikan Koodinator Wilayah II KPK RI Abdul Haris kepada Media, Kamis (27/2/20) usai rapat koordinasi di Kantor Bupati Pasir Putih Tarempak, Anambas.

Kata Haris, Perlu diketahui bahwa pendidikan dan kemampuan para kepala desa terbatas bahkan ada oknum Kades yang tidak bisa membaca. Dalam mengantisipasi dan menghindari terjadinya penyimpangan anggaran, para Kepala desa harus mendapatkan pendampingan dari salah satu sistim BPKP.

“Minimnya kemampuan para kepala desa berakibat kurangnya pemahaman dalam membuat penganggaran sembarangan. Bahkan kebanyakan kaget mengelola keuangan yang nilainya lumanyan besar itu. Oleh sebab itu diperlukan pendampingan dan pengawasan. Namun persoalannya, apakah tugas pendampingan dan pemgawasan itu dilakukan, sejauh dipergunakan dengan baik, maka tidak akan terjadi kebocoran. Tapi, kadang-kadang pendamping tidak melaksanakan tugas dengan baik.” ujar Haris

Akibat minimnya kemampuan para kepala Desa ini, berdampak pada terjadinya, SPPD fiktif dan pembangunan fiktif yang akhirnya berurusan dengan hukum. Untuk itu kepada daerah untuk memperkuat APIP, pemerintah inspektorat diharapkan mampu menjadi pendeteksi dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (RS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here