Ketua DPRD Kota Batam Nuriyanto Akui Bantuan Sosial Tunai Yang Disalurkan Pemerintah Kurang Tepat Sasaran

0
515

BATAM, INDEPENDENNEWS.COM-Kurang tepatnya sasaran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 600 ribu rupiah, yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat banyak sorotan ditengah-tengah masyarakat Kota Batam.

Dimana sebagian masyarakat menilai hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari Pemerintah melalui dinas terkait. Sehingga pendataan terkesan asal-asalan.

Sebagaimana diucapkan oleh Ketua TKSK Kecamatan Sagulung Saptono. Dirinya mengakui bahwa pendataan penerima Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan April 2020 ini dilakukan agak tergesa-gesa. Sehingga pendataan ini dilakukan tanpa melakukan survei dilapangan.

“Pencacah terima berkas dari RT/RW dan dari Pusdatin tidak sempat di survei karena waktu mepet,” jelas Saptono Ketua TKSK Kecamatan Sagulung.

Apa yang disampaikan oleh Saptono Ketua TKSK Kecamatan Sagulung ini, mengindikasikan bahwa dinas terkait dan Pemerintah setempat tidak ikut dalam pengawasan pendataan penerima BST tahun 2020 yang mana jumlah anggarannya tidak sedikit.

Menanggapi kurang tepanya sasaran dari BST yang disalurkan saat ini, Ketua DPRD Kota Batam Nuriyanto ikut angkat bicara.

“Iya saya juga mendengar dan melihat cerita dari berbagai pihak. Banyak juga orang statusnya mestinya tidak pantas menerima karena ekonomi kecukupan justru dapat. Warga yang justru kategori tidak punya seacara ekonomi malah tidak dapat, hal ini di buktikan pada waktu ngantri datang banyak yang pakai mobil.

Dari pihak Bank maupun Kantor pos selaku instansi pencairan tidak bisa berbuat apa apa, karena tugasnya hanya pencairan. Dan mereka juga menyaksikan dan bisa menilai orang yang mampu dan pantas tidaknya menerima bantuan,” ucap Nuriyanto.

Selain itu Nuriyanto menambahkan supaya bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah kedepannya tepat sasaran maka kedepannya harus dilakukan evaluasi dan perbaikan data.

“Yang perlu dievaluasi adalah perbaikan data penerimanya. Informasi dari Kementerian Sosial data bersumber dari daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam melalui jajaran Kecamatan, Kelurahan dibantu RT/RW. Ironisnya mereka tidak merasa dilibatkan untuk pendataan warganya, maka menjadi pertanyaan bagi Dewan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Batam yang biasa disapa Cak Nur ini juga mengaku heran mengapa Pemerintah merasa tidak dilibatkan dalam pendataan warga penerima bantuan. “Lalu siapa yg mendata? Sumber nya dari mana data-data tersebut?

Maka pantas jika penerima tidak tepat sasaran. Karena sangat buruk sistem pendataan sehingga sulit pertanggung jawabannya. Dilapangan banyak terjadi dobelisasi penerima bantuan, baik dari Pusat dan juga dengan bantuan yg berasal dari APBD Kota Batam.

Kasihan mereka yang betul-betul membutuhkan malah hanya jadi penonton. Oleh Karena itu Pimpinan DPRD minta Komisi l dan Komisi IV mengundang mitra-mitra, pihak Camat, Lurah, dan Dinas Sosial terkait khusus pendataan. Supaya ada perbaikan data,” pungkasnya.(Ls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here