Kemana Hasil Pengelolaan Migas Natuna, Ini Penjelasan Plt Kepala BPKAD Natuna

0
251

Independennews.com, Natuna – Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto mengatakan bahwa perhitungan produksi gas dihitung menjadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Hal ini disampaikan Suryanto kepada Media Online Independennews.com saat dihubungi lewat telepon genggam nya , pada Selasa (18/5/21) malam.

Dikatakan Suryanto, melalui lifting per triwulan, pada setiap tahun berbeda berdasarkan hasil lifting.

“Hasil lifting baru dibagi untuk contraktor share dan goverment share, mekanisme perhitungan sesuai dengan kontrak kerja sama, selama ini yg ada menggunakan kontrak PSC bukan gross split,” ujarnya

Terkait perhitungan nasional, dikatakan Suryanto,  harus mengumpulkan semua data realisasi lifting di seluruh indonesia, karena dalam lifting dibahas per daerah penghasil.

Hal tersebut dikatakan Suryanto akan berdampak pada Natuna yang menjadi daerah penghasil yang disalurkan melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang diatur dalam UU 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005.

“Perhitungan sudah jelas tapi menghitung DBH migas ada beberapa variebel yang mempengaruhi seperti ICP, Nilai Tukar dan Kondisi Geopolitik.

Untuk gas sendiri dikatakan Suryanto, biasa mengikuti ICP. Kemudian dari lifting di kalikan dengan WAP (harga gas) kemudian diperoleh Gross revenue kemudian dibagi untuk contraktor dan goverment share sesuai dengan kontrak PSC tadi setelah dikurangi cost recovery.

“Kemudian dari goverment share dikali dengan nilai tukar kemudian ditambah atau dikurangi dengan over/under lifting, kemudian dikurangi PPN, PDRD, PBB kemudian dapatlah namanya PNBP,” terangnya.

Kemudian lanjut Suryanto, dari PNBP dibagi sesuai UU Pusat 70% dan daerah 30% dari 30% dilakukan pembagian Natuna 65% dan Anambas 35% kemudian baru dikalikan dengan pembagian (12% penghasil, 12% prorata utk kab/kota daerah di Kepri, 6% provinsi).

Foto : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna, Suryanto

Sementara itu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tambah Suryanto terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

“Jadi DBH Gas Bumi tidak masuk di PAD secara UU dan aturan selama ini, tapi masuk di Bagian Dana Transfer yaitu di Dana Bagi Hasil Hasil Sumber Daya Alam yaitu Dana Bagi Hasil Gas Bumi,” terangnya.(Abdullah Lubis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here