Ini Pernyataan Sikap Pucuk Pimpinan HKI terkait Penutupan Rumah Ibadah di Jambi

0
1404

Dikutip dari Room WA JOKOWI DUA PERIODE, Minggu 30 September 2018. Pucuk pimpinan Huria Kriaten Indonesia (HKI) melayangkan pernyataan Sikap Terkait penutupan rumah Ibadah Umat Kristiani di Jambi , dimana salah satunya adalah Gereja HKI pada 27 September 2018 lalu.

Berikut pernyataan sikap yang dikutip independennews.com dari group WA Jokowi 2 Periode:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibangun dari keberagaman suku dan agama. Undang-Undang dasar 1945 (UUD 45) pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Demikian juga pada UUD 45 Pasal 29 ayat (20 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdakaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Dalam konstitusi ini sangat jelas dinyatakan bahwa tugas negara adalah menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya akan tetapi dalam kenyataannya amanah konstitusi ini sering sekali tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Seperti apa yang terjadi di Jambi pada hari kamis, 27 September 2018. Pemerintah Kota Jambi telah menyegel dan pelarangan ibadah bagi tiga gereja, yakni: Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Methodist Indonesia (GMI) dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) yang berada di Kelurahan Kenali Barat, Kecamatan Alam barajo, Kota Jambi. Tindakan pemerintah Kota Jambi ini merupakan hasil dari kesepatakan pertemuan antara Pemerintah Kota Jambi dengan FPI, FKUB, MUI dan Lembaga Adat Melayu (LAM) yang tidak melibatkan pihak gereja.

Gereja HKI, GMI dan GSJA sudah ada puluhan tahun berdiri di Kelurahan Kenali Barat dan melakukan aktifitas ibadahnya dengan aman tanpa ada gangguan dari luar dan berinteraksi dengan masyarakat dengan harmonis dan tidak ada keributan. Ketiga gereja ini sudah lebih dari tujuh tahun mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah sesuai dengan regulasi yang ada dan sudah memperoleh izin lingkungan namun dengan berbagai alasan yang tidak masuk dengan logika hukum, ketiga gereja ini tidak kunjung memeproleh IMB.

Apa yang dilakukan pemerintah kepada HKI, GMI dan GSJA ini telah menambah panjang daftar gereja-gereja yang ditutup, disegel bahkan dibongkar oleh pemerintah. Oleh karena itu maka kami Pucuk Pimpinan HKI menyatakan :
1. Kami sangat menyesalkan tindakan peemerintah yang menyegel gereja hanya oleh karena tekanan kelompok-kelompok tertentu tanpa terkebih dahulu mengundang pihak gereja berdialog dan tanpa mempertimbangkan upaya-upaya yang dilakukan gereja selama ini agar memeperoleh izin sesuai peraturan yang ada.

2. Kami meminta pemerintah di segala aras agar mencabut segel yang dibuat di gedung gereja HKI, GMI dan GSJA karena tidak sesuai dengan amanah konstitusi bahwa negara harus menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya karena itu adalah hak asasi manusia.

3. Kami menghimbau kepada seluruh umat Kristen agar tetap tenang menghadapi situasi ini jangan mudah terprovokasi percayakan kepada proses hukum yang akan kita tempuh untuk mengembalikan hak asasi kita. Tetaplah berdiri teguh dan jangan goyah tetap pegang Sabda Yesus Kristus : “kasihanilah musumu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Matius 5:44) Dan “janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah yang baik bagi semua orang!” (Roma 12:17).

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan harapan pemerintah dan seluruh pihak yang terkait mampu memenuhi permintaan dan himbauan kami ini.

Salam damai
PUCUK PIMPINAN HURIA KRISTEN INDONESIA

1. Pdt. Manjalo P. Hutabarat, S.Th, MM (Ephorus )

2. Pdt. Dr. Batara Sihombing, M.Th (Sekretaris Jenderal)

(Red/ Pucuk Pimpinan Gereja HKI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here