Forum Aliansi Tenaga Honorer Aktif Mamuju Geruduk Kantor DPRD Mamuju, Terkait Dugaan Dokumen Palsu Seleksi PPPK

Independennews.com | MAMUJU – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Forum Tenaga Honorer Aktif bersama FPPI Pemkot Mamuju, PMII Cabang Mamuju, Hipmata, Komkar dan Mahasiswa Peduli Ekonomi Kerakyatan (MAPER) di Mamuju gelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (6/1/2025).

Massa yang berunjukrasa mencoba memaksa masuk kedalam ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, dihalangi oleh salah satu anggota DPRD Mamuju.

Aksi unjuk rasa tersebut bertujuan untuk menggugat hasil seleksi PPPK yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mamuju karena diduga ada peserta dinyatakan lulus namun tidak memenuhi persyaratan sebagai tenaga honorer aktif.

Also Read:

Sempat Kabur, Tim Resmob Polresta Mamuju Tangkap Pelaku Penggelapan Uang Ratusan Juta Milik Petani Tommo

Koordinator Aksi Jumardi, mendunga adanya pelanggaran dalam proses seleksi penerimaan PPPK.

“Ada indikasi yang kuat terkait penggunaan dokumen palsu dan ini samgat merugikan kepada kami yang telah mengabdi puluhan tahun,” jelas Jumardi

Also Read:

Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemprov Sulbar Terus Meningkat, Tahun 2024 Pertahankan Predikat Zona Hijau

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamuju Cheng dihadapan para demontran mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa.
“Apa yang telah di sampaikan oleh teman-teman akan kami tindak lanjuti,” ucapnya.

Cheng juga menjelaskan bahwa saat ini adalah proses tahap pemeriksaan berkas bagi peserta yang di nyatakan lulus, namun jika terdapat peserta yang lulus tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku akan menggugurkan dan di gantikan oleh deretan nama pertama pada paruh waktu.

Also Read:

Nasabah BNI Protes Karena Tertipu, Ini Kata Pimpinan Cabang BNI Mamuju

“Ini waktinya masih dalam proses pemberkasan, nanti kita lihat apakah yang lulus memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak kita akan gugurkan dan digantikan dengan nama yang pertama pada kategori paruh waktu,”ujar Cheng

Sementara itu, Anggota DPRD Mamuju Arnol Topo, menyarankan kepada BKD Mamuju agar segera menindak lanjuti apa yang menjadi permasalahan pada tenaga honorer yang ada di Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Also Read:

Sulbar Expo Yang di Gelar di Mall Matos Mamuju Sunyi Tidak Ada Pembeli

“Kepada BKD segara tindak lanjuti ini, kalau perlu buatkan surat pernyataan di situ,”ucap Arnol.(MF)

Also Read:

Pilu Dua Perempuan Permasalahkan Tamu Open Bo, Kapolsekta Mamuju Respon Cepat Datangi TKP Keributan