IndependenNews.com, Aceh Utara | Pasca Mou Helsinki dan menjadikan aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan suntikan anggaran Otonomi Khusus (otsus) dengan tujuan menata aceh yang sejahtera dan lebih baik. Namun hampir setiap tahun aceh mendapatkan predikat sebagai Provinsi termiskin,ada apa dengan serambi Mekah ini.
Salah satu dari Eks Gerakan Aceh Merdeka yang Kini Menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) yang namanya tidak mau disebutkan meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) supaya serius dalam membasmi para koruptor di tanah serambi mekah ini, agar cita-cita mulia menata aceh yang lebih baik pasca nota kesepahaman terjalin antara pemerintah indoneaia dengan gerakan aceh merdeka.
Menurutnya, berbagai kasus yang telah di laporkan dan diberitakan oleh media massa baik media cetak ataupun media online yang di advokasikan dan dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat (lsm) maupun ormas begitu juga oleh masyarakat tidak sepenuhnya di respon oleh pihak terkait.
“Selama ini laporan terkait korupsi terkesan tidak ada tindakan hukum yang di ambil oleh instansi dan dinas terkait, berhubungan dengan pengaduan masyarakat, baik melalui media, LSM dan juga instansi terkait, bahkan pihak kepolisian. Meskipun telah sekian tahun dilaporkan namun tidak ada satupun tindakan hukum sehingga terkesan seperti ada pembiaran.
“Untuk itu, Saya meminta kepada presiden Jokowi yang terhormat agar segera memerintahkan KPK dan BPK untuk mengusut tuntas korupsi yang sudah sangat besar di Aceh, banyak dugaan-dugaan yang sudah dilaporkan dan dimediakan tetapi tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum. Maka dari itu saya berharap presiden Jokowi tidak tutup mata melihat kejadian ini” ucap EX.GAM yang yang pernah merasakan di buru selama 20th dibhutan belantara Aceh, kepada Media ini, Senin (6/3/23)
Dikatakan Sumber Media ini, saat ini banyak bantuan yang disalurkan ke Aceh, tetapi hanya di rasakan oleh orang-orang yang mampu, yang miskin semakin miskin bahkan tidak dipedulikan dan segala bentuk bangunan dikerjakan asal-asalan.
“Kita melihat kemiskinan yang terjadi di Aceh ini karena banyak indikasi korupsi disetiap instansi, dan bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Bahkan bangunan dan pengaspalan dikerjakan asal jadi oleh para kontraktor pemenang tender. Kiita menduga dari sekian banyak proyek ada permainan oknum oknum yang ingin memperkaya diri, termasuk para kepala dinas di lapangan sehingga bangunan yang di hasilkan tak bermutu,”ujarnya Sumber media ini
Lebih lanjut Sumber mengatakan, hal ini juga terjadi pada pembangunan inftrastruktur jalan seperti pengaspalan yang mana tidak bisa bertahan lama. Selain itu juga pada pelaksanaan rehab rumah yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hanya diantarkan berupa paket untuk penerima, jika di total hanya berkisar 9jt dari bantuan 20jt rupiah dari program nya. Bahkan bantuan diberikan kepada orang-orang tertentu yang di data oleh kepala desa. Bantuannya diantar dengan dalih bantuan dari dewan DPD,” Cetus pria yang sering di sapa Nyakli maop kepada awak media
Mantan Kombatan Aceh merdeka ini juga meminta dan memohon kepada bapak presiden dan KPK agar segera turun ke Aceh. Untuk menindak tegas para koruptor di Aceh. Rakyat Aceh yang saat ini menurutnya, karena ulah para koruptor di Serambi Mekah itu masyarakat tidak bisa merasakan kemerdekaan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara, katanya, Aceh yang memiliki status daerah otonomi khusus dan juga sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, namun pada kenyataannya rakyat Aceh selalu hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan.
“Saya berharap kepada presiden Jokowi agar segera memerintahkan KPK dan BPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di Aceh, kerena saya sangat khawatir jika keadaan seperti ini tidak segera teratasi, besar kemukinan pemberontak akan terjadi lagi di Aceh di karenakan tidak ada nya keadilan,” tutup ex.gam yang mempunyai segudang pengalaman di saat Aceh di berlakukan darurat militer Oleh pemerintah Indonesia kala itu.( muh )