Dua Kandidat Calon Pengawas BUMD Karimun Serahkan Lamaran

0
434

Karimun, Independennews.com — Dua kandidat calon pengawas BUMD telah menyerahkan berkas lamaran ke Pemkab Karimun di bagian kabag Prekonomian, pada Jumat 16 November 2018.

Adapun dua orang calon kandidat calon pengawas BUMD yang telah menyerahkan berkas lamarannya yakni Bambang Hardi jusno. SH dan Bachrum Efendi.SH, penyerahan berkas kedua calon kandidat ini diterima langsung Kabag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Karimun, Dedi Sahori .SH.M.Si

Setelah penyerahan berkas lamaran, Bambang selaku kandidat yang telah menyerahkan berkasnya kepada independennews.com mengatakan, harapannya terkait pembukaan penerimaan pengawas BUMD Kabupaten Karimun.

“Kita harapkan proses penerimaan pengawas BUMD bisa terbuka dan transparan. Kita mengajak agar prekrutan juga terbuka untuk umum dengan begitu kita dapat orang yang berkompeten,” ujarnya

Lanjutnya, kita juga berharap kepada DPRD dan Pemkab Karimun agar merealisasikan perubahan perda mengenai BUP dan PDAM, karena direksi satu, maka pengawas juga satu. Untuk itu kami harapkan ada tiga direksi agar pengawas juga tiga, dengan begitu Karimun mendapatkan orang yang berkompeten untuk mengurus BUP dan PDAM.

“Kedepannya, BUMD karimun butuh tiga pengawas, direksi, direktur dan wadir, karena Karimun memiliki tiga wilayah yang terpisah oleh lautan, dengan satu pengawas tidak akan mampu mengawasi tiga wilayah, untuk itu kita minta perubahan perda dan diadakan evaluasi. DPRD juga harus merobah perda sehingga semua bisa mengawasi dengan sistematis.” titur Bambang

Sejauh ini, kata Bambang, baru dua orang kandidat yang menyerahkan berkas lamaran. Sementara untuk batas waktu penyerahan berkas lamaran paling lamabat pada Senin, itu berdasarkan peraturan yang ada.

Candidat calon kedua yang juga telah menyerahkan berkas yakni Bachrum Efendi.SH saat ditemui independennews.com mengaku sangat bersyukur Alhamdulillah berkas surat lamaran telah di serahkan tanpa kendala.

Hanya saja, kendala yang terjadi ada dipermendagri No. 54 tahun 2017dan No 37 tahun 2018, karena hal penerimaan calon pengawas daerah untuk wilayah daerah mengacu kesana, seharusnya, kata dia, ada aturan khusus untuk daerah sendiri agar pemuda di daerah juga memiliki kesempatan untuk berkarya dan berinovasi dalam pembangunan daerah, karena daerah jugakan memiliki otonomi.” pungkasnya (R. ALI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.