DRPD Kepri Sahkan APBD 2018 Rp 3,594 Triliun

0
57

TANJUNGPINANG, Independennews.com — DPRD Kepri telah Final mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3,594 triliun.

Juru bicara Banggar (Badan Anggaran), Onward Siahaan mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai program prioritas yang telah disepakati.

Adapun program pembangunan Provinsi Kepri yang telah disepakati diterjemahkan dalam 12 isu strategis antara lain penurunan kemiskinan, menanggulangi angka pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang masih rendah, serta mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, isu yang diangkat antara lain adalah mengatasi kesenjangan antar daerah yang cukup tinggi, mengembangkan wilayah perbatasan yang belum optimal, meningkatkan kapasitas fiskal, mengembangkan kemaritiman dan pariwisata yang belum dikembangkan secara optimal, meningkatkan konektivitas antar Kabupaten/Kota, mengoptimalkan pengembangan kemaritiman dan pariwisata dan mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan yang cukup tinggi.

“Kedua belas isu strategis ini, disusun untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun depan yang bertema “Pengembangan Ekonomi Kemartiman Berwawasan Lingkungan Untuk Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Infrastruktur Yang Berkualitas,” terang Onward.

Adapun perkiraan anggaran kebutuhan belanja daerah yang telah disusun dan dibahas bersama DPRD Kepri, antara lain belanja anggaran tidak langsung Rp 1.541.500.483.956, sedangkan belanja langsung diplot diangka sebesar Rp 2.053.271.258.664, sehingga total belanja daerah Provinsi Kepri Rp 3.594.771.742.621

Untuk pendapatan, Pemprov memprediksi pendapatan sebesar Rp 3.494.771.742.621,00. Pendapatan itu bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp 1.063.247.043.960, Retribusi Daerah sebesar Rp 73.405.000.000 dan Dividen penyertaan modal pada Bank Riau Kepri sebesar Rp 83.930.000.000.

Pendapatan juga berasal dari Penerimaan Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar Rp 2.264.839.698.660,00, yang didapat dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 427.801.584.810, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.257.386.100.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 579.652.013.850. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp 6,2 miliar, serta Rp. 5 miliar dan dari hibah dari PT. Jasa Raharja sebesar Rp 1,2 miliar untuk operasional kantor bersama Samsat.

Kekurangan pembiayaan akan ditutupi dari Silpa tahun 2017, yang diprediksi sebesar Rp 100 miliar. “Sehingga asumsi besaran pendapatan daerah yang telah disepakati dalam MoU tanggal 20 November 2017 yang lalu, sebesar Rp 3.494.771.742.621,00,” imbuhnya

(red)

 

LEAVE A REPLY