DPRD Setujui Perobahan Perda no 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Batam

0
185

INDEPENDENNEWS.COM, BATAM –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bentuk Panitia Khusus Ranperda Perubahan, Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2016-2024, yang sebelumnya diusulkan Pemko Batam. Senin (8/4/19) di ruang sidang utama DPRD Kota Batam.

Berikut tanggapan Walikota Batam terhadap pandangan umum fraksi terhadap Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2016-2024.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, pada dasarnya seluruh fraksi DPRD Kota Batam menyetujui perubahan perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut dan dapat ditindalanjuti pada tahap selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) bersamaan dengan Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun nama-nama panitia khusus (Pansus) Ranperda perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021, masing-masing Bomen Hutagalung dan Ganda Tiru dari Fraksi PDIP, Farksi Golkar diwakili oleh Haendra Asman dan M. Yunus Muda. Fraksi Hanura, Nyangnyang Harris Pratamura, Mulia Rindo Purba dan Fraksi Demokrat Sumali. Kemudian Fraksi PAN, Edward Brando, fraksi Nasdem Amintas Tambunan, fraksi PKS Sukaryo, fraksi Hati Nurani Bangsa Mustafa dan Fauzan dan Fraksi Persatuan Keadilan Jurado.

Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad mewakili Walikota Batam Rudi SE mengatakan, bahwa pemerintah kota Batam tetap mempertimbangkan tujuan perubahan RPJMD, yang mengarah pada kemajuan kota Batam yang lebih baik. Pemko Batam juga tetap menjaga perekonomian dan investasi di kota Batam agar tetap kondusif.

Dikatakan Amsakar bahwa Permohonan perobahan perda RPJMD, sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan pada saat ini Pemko Batam menanggapi jawaban dari fraksi-fraksi DPRD Kota Batam.

“Kita mengapresiasi DPRD Batam yang mana setiap fraksi menyetujui tentang perubahan RPJMD yang sebelumnya diajukan. Semua anggota DPRD Kota Batam sepakat dan Ranperda itu perlu untuk diteruskan untuk bisa di Perdakan.

“Usulan dari 9 praksi yang ada hanya memberikan penekanan-penekanan dan perhatian yang lebih yaitu seperti berbicara angka kemiskinan, pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan pendidikan. Semuanya itu sudah diberikan jawaban,” ucap Amsakar.

“Masukan dari DPRD agar memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada dasarnya hal ini sudah menjadi perhatian Pemko Batam. Sedangkan Perihal Angka kemiskinan Kota Batam sebesar 4, 97% pada tahun 2015 dapat kami sampaikan bahwa Angka kemiskinan Kota Batam sudah mengalami penurunan menjadi 4,801% pada tahun 2017.

Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, kami juga melakukan melalui program peningkatan investasi Kota Batam melalui kemudahan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Disamping itu kita terus menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Batam sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Batam,” Katanya

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Batam Udin P Sihaloho fraksi PDIP meminta supaya pembahasan RPJMD tersebut ditunda sampai Pemilu 17 April 2019 selesai. (Red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here