DPRD KKA Gelar Paripurna Persetujuan Penanggulangan Bencana dan Penyampaian Pandangan Umum APBD 2018

0
39

INDEPENDENNEWS.COM, ANAMBAS –DPRD KKA menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengambilan Persetujuan terhadap Penanggulangan Bencana, Penyampaian Pandangan Umum terkait APBD tahun anggaran 2018, dan Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pada Senin 29 Juli 2019 Pukul 09.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD KKA (Lantai I), Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD KKA Imran dan dihadiri oleh Bupati KKA Abdul Haris, Sekretaris DPRD KKA Taufik Efendi dan sejumlah Pimpinan OPD Kabupaten Anambas diantaranya Kabankesbangpol KKA
Syaharuddin, Wakil Ketua I DPRD KKA
Syamsir Umri, Peltu Amrul Plh Danramil 02 Tarempa dan perwakilan Fraksi Partai Politik, OPD KKA, serta diikuti sekitar 100 peserta.

Dalam kesempatan tersebut Bupati KKA Abdul Haris mengatakan, bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan merupakan potensi yang disinergikan sebagai solusi alternatif masalah fiskal suatu daerah.

“Dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dipandang sangat potensial untuk dikembangkan, potensi tersebut dapat maksimal jika didukung oleh peran sektor industri dan energi.” ujarnya

Lanjutnya, Secara reguler TJSL atau CSR telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu pada UU 25 Tahun 2007 pasal 15 tentang Penanaman modal dan UU 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan terbatas. TJSL merupakan bentuk Implementasi dari konsep Good Corporate Govarence dimana perusahaan sebagai entitas bisnis turut bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Dengan tujuan agar pelaksanaan Ranperda tersebut dapat dipastikan Kepastian dan perlindungan Hukum pada Pelaksanaan program TJSL di KKA.” ucapnya

Sementara itu pandangan umum Fraksi Fraksi terhadap rancangan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 lebih menyoroti PAD hasil pengelolaan Kekayaan Daerah.

Berikut pandangan umum dari Fraksi PPP Plus meminta pemerintah agar dapat lebih cermat dalam menetapkan proyeksi pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Pandangan Umum Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya ( AKIR ) meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemudian AKIR juga menyoroti pemeliharaan Infrastruktur Jalan setiap tahun, yang telah dianggarkan sebagai belanja pemeliharaan pada dinas PUPR, untuk pemeliharaan jalan pada jalan Semen Panjang, Jalan Pasar Ikan, dan Jalan Tanjung Lambai.

Selain itu, Fraksi Akir juga menyoroti Pengentasan Kemiskinan pemerintah KKA dibentuk Tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah, pengoptimalan promosi pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas, Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pemerintah telah menganggarkan 100 % BPJS.

Pandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang dengan tegas meminta pemerintah kabupaten Anambas kedepan agar lebih kreatif lagi dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.( AZ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.