DPRD Karimun Tetapkan APBD 2019, Rafiq : APBD Tidak Defisit Hanya Penundaan

0
827

Karimun, independennews.com — DPRD Karimun menetapkan APBD Tahun 2019, menembus angka 1,556Triliun atau naik 7, 4 persen dari APBD Tahun 2018. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna masa persidangan I agenda pengambilan keputusan, Jumat (30/11/19) di Ruang Rapat DPRD Karimun

Bupati Karimun H.Aunur Rafiq mengatakan, untuk tahun depan ada iima kegiatan dalam skala prioritas. Adapun kegiatan skala prioritas tersebut ialah pembangunan pemerataan Infrastruktur, repitalisasi kebutuhan pendidikan serta kesehatan, peningkatan perikanan pertanian dan alat tangkap ,serta penataan birokrasi

“Angka APBD kita tahun depan tembus dengan angka sebesar Rp 1,556 Triliun, ini menunjukan kenaikan angka APBD tahun lalu kurang lebih 7,4 persen.”ujarnya

Lanjutnya, sekarang Karimun tidak Devisit namun yang terjadi penundaan penyaluran dana dari pemerintah pusat berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan ada juga tunda salur dari provinsi, itu juga nanti akan dibayar triwulan pada bulan januari.

Sementara untuk BUMD Karimun, Kata Ragiq perlu dilakukan rekstrukrisasi dan optimalisasi, walaupun BUMD Karimun Bermasalah dulunya, seperti perusda yang dulu bermasalah, tetapi sekarang memberikan penghasilan walaupun masih kecil.

” Nilai yang kita peroleh dari BUMD memang masih sangat kecil Rp 100 juta, tapi kedepan mudah mudahan bisa meningkat lagi. Pendapatan daerah karimun sendiri bersumber dari Pajak IMB, PBB dan pajak restoran.”ujarnya

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirat, bersama Wakil Ketua, Azmi dan Bakti Lubis

Dalam Laporan badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Nyimas Novi Ujiani menyampaikan bahwa gabungan komisi telah sepakat pada kesimpulan Ranperda APBD 2019, diusulkan untuk disetujui menjadi Perda walau partai Gerindra menolak untuk disebutkan namanya dalam pidato laporan Ranperda tentang APBD tahun 2019.

Gabungan Komisi memberikan sejumlah catatan terhadap APBD 2019. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dan retribusi Jasa Usaha agar disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan diupayakan menggali sumber-sumber retribusi baru dan ekstensifikasi.

Pada laporan pimpinan Gabungan Komisi Legislatif juga meminta eksekutif Penunjukan Langsung pada kegiatan OPD. Pembayaran hutang- hutang penundaan kepada kontraktor, mengutamakan pembangunan sekolah dan rehab sekolah. Dan sekolah dikuar pulau Karimun agar lebih mendapat pengawasan. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari partai Gerindra, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, akhirnya mengetok palu menetapkan APBD 2019

Penetapan Perda APBD 2019 itu ditandai dengan Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Karimun tahun 2018, tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Perda oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun, serta pendatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Kabupaten Karimun yang ditandatangi oleh Bupati Karimun H.Aunur Rafiq bersama Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Azmi , Bakti Lubis. Rapat Paripurna ini juga menjadi rapat paripurna terakhir DPRD Kabupaten Karimun periode 2014-2019. (Razaali)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here