DPRD Batam Minta Walikota Batam Serahkan Pernyataan Tertulis Ranperda PKL

0
91
Rapat DPRD Kota Batam, agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPAS Perubahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018

Batam, Independennews.com — Gedung DPRD Batam kembali mengadakan Rapat Paripurna Ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa sidang 1 tahun 2018, dihadiri langsung Walikota Batam dan juga Wakil Walikota Batam, Senin (10 /9/ 2018).

Paripurna DPRD Batam tersebut mengangendakan terkait Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian dan Harmonisasi RANPERDA Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sekaligus Pengambilan Keputusan. Dan juga
Pemandangan Umum Fraksi atas RANPERDA usaha Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Zainal Abidin selaku ketua Rapat menyampaikan terkait Laporan BAPEMPERDA atas Pengkajian dan Harmonisasi RANPERDA Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Rapat Paripurna Ke 6 bulan Juni lalu, yang mana Pemko Batam belum bisa menyetujui akan RANPERDA Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut, maka sesuai pasal 75 ayat 2, Permendagri no 80 tahun 2015 junto pasal 39 perda 6 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum Daerah.

Sementara itu, sesuai dengan keputusan DPRD Batam tanggal 23 juli 2018, bahwa Bamperda DPRD kota batam akan melaporkan hasil pengkajian hasil harmonisasi antara DPRD Kota Batam dan juga Pemko Batam.

Laporan BAPEMPERDA DPRD Batam yang dibacakan oleh Jurado Siburian yang mana Ranperda PKL Merupakan Ranperda inisiatif DPRD Batam, pasalnya aktivitas kegiatan PKL dikota batam yang bertempat di atas Row Jalan dan Trotoar menyebabkan tidak menyisakan ruang bagi pengguna jalan, hal ini membuat Estetika kota dan ketertiban jalan terganggu dan menjadi perhatian publik, akan tetapi disisi lain, PKL adalah solusi, karena menyediakan harga yang murah dan berjuang bagi kelanjutan hidupnya.

Maka dari itu sesuai dengan amanah Peraturan Permendakri no 41 tahun 2012 menjelaskan bahwa Walikota menetapkan Lokasi atau kawasan PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, kesehatan, keamanan, estetika kota, Ekonomi dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Selain itu Walikota diwajibkan untuk memberikan Fasilitas dan pemberdayaan PKL sesuai dengan kemampuan berusaha.

Sesuai dengan Hasil Kajian BAPEMPERDA DPRD Batam maka dilaporkan sikap walikota batam terkait Ranperda PKL Batam dalam hal ini setuju, hanya saja terkait penempatan Lokasi adalah sepenuhnya kewenangan BP Batam, maka dalam hal ini DPRD Batam meminta Walikota Batam memberikan pernyataan setuju akan Ranperda PKL tersebut secara tertulis yang nantinya akan ditindaklanjuti DPRD Batam kepada BP Batam.

Hal ini Bapemperda Kota Batam menyepakati untuk melakukan pengkajian ulang dan mengumpulkan data pendukung lainnya selama 60 hari kedepan, dan hasilnya akan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya untuk dilakukan pengambilan keputusan.

Seluruh anggota DPRD Batam yang hadir setuju akan tambahan waktu tersebut, hanya saja Yudi Kurnain menyatakan bahwa pertanyaan pimpinan rapat terkait kelanjutan Ranperda seharusnya dilemparkan kepada Pemko Batam, pasalnya DPRD Batam sepenuhnya setuju akan Ranperda PKL tersebut. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.