DPRD Anambas Gelar Paripurna Persetujuan Ranperda Penanggulangan Bencana dan Pertanggungjawaban APBD 2018

0
35

INDEPENDENNEWS.COM, ANAMBAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Kab. Kepulauan Anambas, pada Rabu (31/7/19) bertempat di Ruang Rapat DPRD Anambas.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Imran Ketua DPRD KKA dan dihadiri bupati dan sejumlah pejabat teras dilingkungan Pemda Anambas antara lain, Abdul Haris (Bupati KKA), Taufik Efendi (Sekretaris DPRD KKA), Syaharuddin (Kabankesbangpol KKA), Syamsir Umri (Wakil Ketua I DPRD KKA), Peltu Amrul Plh Danramil 02 Tarempa dan perwakilan Fraksi Partai Politik, OPD KKA, serta diikuti sekitar 100 peserta.

Adapun Pembahasan Rapat Paripurna DPRD KKA pada kesempatan itu yakni
Ranperda Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Kab Kepulauan Anambas dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Kab. Kepulauan Anambas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Haris dalam sambutannya mengatakan, perlunya memprioritaskan penanganan Bencana yang.terdiri dari 3 Hal yakni Pertama, Penanganan Bencana bukan hanya pada tanggap darurat saja tetapi lebih pada keseluruhan menejemen resiko. Kedua, perlindungan masyarakat terhadap bencana oleh pemerintah. Ketiga, penanganan Bencana sudah menjadi urusan bersama dengan masyarakat.

“Dengan terbentuknya penanggulangan bencana kiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggapi bencana. Sehingga dalam penaggulan bencaana dapat mengoptimalkan jaringan, kominikasi dan informasi dan lebih dekat dengan masyarkat dengan jalur kordinasi Stekholder pemerintah kemasyarkat.” Ujar Haris

Dia juga mengatakan akan pentingnya Rancangan pembentukan Ranperda penanganan bencana yang dapat di proses dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai masukan dan harapan kita bagi aparat dalam memimpin suatu organisasi tersebut, dapat memilih anggotanya yang berkopeten agar bisa kita tempatkan di mana sebaiknya.

“Kami mengapresiasi pemda dan DPRD dalam rancangan Ranperda sehingga bisa tepat waktu. Kami ucapkan terimakasi setinggi-tingginya kepada DPRD Anambas karena telah selesai membahas Ranperda APBD tahun 2018.

“Hasil kegiatan dari rancangan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 yakni Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 sebesar RP. 35.178.837.743.93. yang terdiri dari: Pajak daerah yang melebihi target sebesar RP. 17.877.624.532.00 atau 105,48 % dari RP. 16.949.000.000.00., Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 jauh diatas target yang ditetapkan RP. 3.105.612.992.09 atau 310,40% jika target Retribusi kecil maka Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.

“Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2018 sesuai target yang ditetapkan RP. 1.934.686.786.00 atau 100% , dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Tahun Anggaran 2018 sebesar RP. 12.350.913.433.84 atau 76.61 % dibawah target yang dianggarkan sebesar RP. 16.121.026.280.00.

Sementara Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 RP. 795.041.495.529,00 atau 102,92% dari yang dianggarkan RP. 772.504.635.896.75.00

Kemudian Realisasi lain lain Pendapatan daerah yang sah sebesar RP. 7.504.705.261.24 atau 42,35% jauh dari yang dianggarkan sebesar RP. 17.722.668.124.00. Belanja daerah sebesar Rp. 874.889.962.223.09 atau 95,10 % dari yang dianggarkan sebesar RP. 919.966.056.458.09.

Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2018 sebesar RP. 878.667.498.00 terjadi penurunan sebesar Rp. 6. 139.388.356.23 atau 87,48% dibandingkan tahun 2017. Kewajiban per 31 Desember 2018 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.9.838.115.641.00 .” Tutur Abdul Haris

Sementara itu pendapat Fraksi Fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Anambas yakni Fraksi PPP Plus mengatakan pihakya sangat mengapresiasi kerja DPRD dan pemerintah, sehingga sesuai dengan keinginan kita bersama dalam mengelola keuangan daerah yang kedepan lebih efektif dan efisien.

Fraksi PDIP Plus : Kebijakan pembangunan daerah KKA Tahun Anggaran 2018 merupakan produk bersama Berdasarkan prinsip Transplantasi dan Akuntabilitas yang menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, melakukan program eksistensifikasi, perhatian khusus untuk kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dan Kesehatan 10%.”

Fraksi PDIP Plus juga menyinggung Solusi untuk mencegah terjadinya pengangguran dengan membuka lapangan kerja.

Fraksi PBB mempertanyakan permasalahan yang ada pada masyarakat saat ini antara lain Permasalahan Transportasi pada saat musim utara sangat berpengaruh pada Transportasi antar pulau dikarenakan cuaca ekstrim.

Permasalahan Air Bersih yang terjadi setiap tahun merupakan polemik di masyarakat Anambas, Parawisata dan Anggaran Bakesbangpol agar memberikan alokasi anggaran lebih kepada Bakesbangpol karena lembaga tersebut merupakan mata dan telinga Pemerintahan apalagi kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi.

Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (AKIR) menyinggung agar Pemerintah kedepan dapat mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah.

Pada kesepakatan itu Ranperda DPRD KKA tentang Pengambilan Persetujuan terhadap Penanggulangan Bencana, Penyampaian Pandangan Umum terkait APBD Tahun Anggaran 2018, dan Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah melalui proses pembahasan agar tepat sasaran dan tepat guna dalam mengantisipasi Penanggulangan Bencana.( Az)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.