Dilarang Masuk Sekolah, Ratusan Pelajar SMA N 2 Dan 13 Lapor ke Komisi Nasional Perlindungan Anak

0
479

Lubuk Pakam, independen News.com-Ratusan siswa siswi, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan, Sumateta Utara membuat laporan pengaduan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Sumateta Utara, Pasalnya karena terancam Haknya atas Pendidikan.

Sebanyak 250 siswa siswi SMAN 2 dan SMA Negeri 13 didampingi para orang tua membuat laporan kepada Komisi Perlindungan Anak. Loporan tersebut menyusul adanya pelarangan siswa siswi untuk bersekolah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah.

Arist Merdeka Sirait Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Ketua dan Sekjen Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Sumateta Utara Muniruddin Ritonga dan Junedi Malik, dan Sekretaris LPA Kota Medan, Herry S dalam keterangan persnya, Sabtu (14/10/17) mengatakan bahwa dokumen-dokumen resmi yang diperoleh, penanganan serta kronologis permasalahan yang disampaikan kepada kepada Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, berdasarkan Ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak junto UU RO No.b23 Tahun 2003 tentang Sistim Pebdidikan Nasional dan UU RI No. 39 tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia ( HAM).

“bahwa telah terjadi Pelanggaran Hak Anak Atas Pendidikan dan dan dalam ketentuan HAM pula telah terjadi kategori pembiaran (by ommission) yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Gubernur Sumatera Utara yang mengakibatkan ratusan anak-anak kehilangan haknya atas pendidikan yang dijamin pula oleh Konstitusi Dasar Republik Indonesia dan Program Pemerintah tentang pencapaian wajib belajar milenial.

Untuk memastikan keberlangsungan hak ratusan anak atas pendidikan pendidikan di SMA Negeri 2 dan di SMA Negeri 13, dan intuk memastikan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal tidak diinginkan bersama.

Pada Selasa 17 Oktober 2017 Komnas Perlindungan Anak selaku lembaga independen yang diberikan tugas dan mandat sejak tahun 1998 untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia bersama perwakilan orangtua dan siswa dan siswi didampingi LPA Kota Medan, LPA dan LPA Propinsi Sumatera Utara akan mendatangi Sekolah SMA 2 dan SMA Negeri 13 untuk bertemu Kepala Sekolah guna mencabut surat Pemberitahuan ke III tentang larangan anak bersekolah yang dukeluarkan kepala Sekolah dan memintai pertanggungjawaban Kepala Dinas pendidikan Pemprov Sumut.

Selanjutnya, pada Rabu pagi 18/17 mengagendakan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara untuk meminta segera memberikan solusi yang terbaik dan memastikan keberlangsungan masa depan dan keberlangsungan hak ratusan anak atas pendidikan.

“Saya percaya bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut atas dukungan Gubernur Sumut yakin betul bisa segera menyelesaikannya dengan baik. Gubernur Sumut bisa menggunakan hak diskresinya selaku pimpinan daerah untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak anak atas pendidikan, saya yakin itu”, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait

Arist menambahkan jika pelanggaran hak anak atas pendidikan ini ditemukan karena “mal administrasi” dalam penerimaan ratusan siswa dan siswi di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 demi kepentingan terbaik anak (the best intetest of the child) dan hak pundamental anak atas pendidikan janganlah korbankan anak justru penyelenggara pemerintah wajib memastikan perlindungan Anak kembalikanlah hak anak atas pendidikan, karena tugas kitalah menjaga dan melindungi hak anak .

Oleh seba itu, Komnas Perlindungan Anak segera mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 mencabut larangan anak bersekolah terhitung Senin 16 Oktober 2017 dan memulihkan kembali secara normal proses belajar mengajar dan menghentikan kekerasan terhadap anak berupa “bullying” yan memberikan stigma bahwa ratusan anak adalah siswa siluman. Sebab surat pemberitauan ke III yang melarang anak meneruskan pendidikannya tanpa solusi telah melukai martabat anak dan tidak mencerminkan lembaga pendidikan yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebailan dan moralitas”,

Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk melarang anak menjalankan kewajiban dasarnya yakni hak anak atas pendidikan”, tambah Arist Merdeka Sirait.

(SJ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here