Diduga Pungli, Kepala Sekolah SMP N 3 Segati Pelalawan Pungut Biaya UNBK

0
903

INDEPENDENNEWS.COM, PELALAWAN — Penggelontoran dana APBN dan APBD yang diplot Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada dunia pendidikan mencapai 20% dari anggaran APBN dan APBD. Dengan dana tersebut seharusnya pihak sekolah tidak ada lagi melakukan pungutan biaya pada kegiatan belajar mengajar seperti yang dicanangkan Pemerintah.

Namun, sangat disayangkan walaupun dana sudah besar digelontorkan pemerintah kepada dunia pendidikan, sejatinya pungutan biaya sekolah dari siswa tidak perlu dilakukan oleh guru seperti yang terjadi di sekolah SMPN 3 Segati Kecamatan Langgam diduga kuat ada praktek pungli sekolah tersebut.

Informasi yang dihimpun dari sumber yang dipercaya membeberkan, bahwa selama ini pihak sekolah SMP Negeri 3 Segati melakukan praktek pungli kepada siswa kelas sembilan terkait dana Ujian Nasional Berbasis akomputer (UNBK ) sebesar Rp 225.000/siswa.

“Iya, benar pihak sekolah SMP N 3 Segati meminta dana sebesar Rp 225,000/siswa untuk dana Ujian Nasional Berbasis Komputer, jadi karena hal itu untuk keperluan ujian, ya kami orang tua siswa langsung membayarnya,” kata salah-satu orang tua siswa yang namanya tidak mau diberitakan.

Menanggapi hal tersebut, Independennews.com mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMP N 3, Ahmad Padila S.Pd. Namun tanggapan Ahmad Padila terkesan mengelak dan menyarankan untuk menghubungi Komite Sekolah.

“Kalau terkait pungutan itu, langsung saja tanyakan ke komite, karena hal itu sudah menjadi kesepakatan orang tua siswa dengan komite,” jawab Ahmad Padila sembari memutus teleponnya, pada Sabtu (16/12/2019).

Sementara itu, Anton Timur Jailani S.Pdi.MH selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan bahwa Kepala Sekolah Ahmad Padila sering menjual nama Dinas akan pungutan yang dilakukan di sekolah yang di pimpinnya.

“Kepala sekolah SMP N 3 ini sering menjual jual nama Dinas, dengan mengatakan bahwah Dinas menyetujui pungutan itu. Namun terkait hal ini, Dinas Pendidikan tidak pernah menyetujui pungutan apapun di sekolah,” kata Anton kepada Independennews.com melalui selulernya.

Anton menambahkan, pihaknya memerintahkan seluruh sekolah setingkat SMP dan MTS supaya wajib melakukan UNBK.

“Dinas hanya memerintahkan kepada seluruh sekolah tingkat SMP dan MTS se-Kabupaten Pelalawan wajib UNBK, kalau tidak sanggup melakukan UNBK silahkan mundur jadi Kepala sekolah,” tutupnya.

Menyikapi hal ini, Ketua DPC KPK Nusantara. Suswanto S.Sos juga turut angkat bicara, Suswanto menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP N 3 Segati sudah melanggar Perpres No 87 thn 2016 tentang Pungutan liar.

“Terkait hal ini, kita akan melaporkan kepada penegak hukum agar diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” kata Suswanto.

Liputan : Harris. S

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here