Devisi Humas Polri : Kasus Ujaran Kebencian VL Masih Berjalan dan Status Penyelidikan

0
477

Jakarta, IndependenNews.com — Terkait Beredarnya berita di media yang menyatakan bahwa kasus penistaan yang melibatkan saudara VL sudah di hentikan/SP3 oleh penyidik Bareskrim adalah tidak benar.

Demikian dikutip Redaksi Independennews.com dari  Gruop WA IWO, Kamis (23/11/17) dalam siaran Pers Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Drs. RIKWANTO

“Menyatakan bahwa kasus tersebut masih berjalan dan dalam status penyelidikan. Penyidik masih memerlukan beberapa keterangan lagi dari saksi saksi yang hadir di TKP saat hal tersebut terjadi.

Selain itu, sambungnya termasuk juga dari saksi ahli bahasa dan selanjutnya, karena VL anggota DPR, maka penyidik juga akan melakukan langkah koordinasi dengan DPR dalam kaitan UU MD3.

Proses selanjutnya akan ditangani MKD DPR dulu karena yang bersangkutan adalah anggota DPR sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang jalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi, sesuai UU MD3 nomor 17 tahin 2014 tentang imunitas anggota DPR pasal 224 ayat (1) dan (2) yaitu pernyataan-pertanyaan, pendapat , sikap dan tindakan yang diekspresikan di dalam dan diluar rapat DPR.

“Sama dengan beberapa profesi lain yg juga ada aturan hukumnya seperti praktek dokter yang dilaporkan malpraktek, maka penyidik akan meminta keterangan dari IDI atau Ikatan dokter indonesia. Untuk urusan profesi wartawan maka ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan. Penyidik polri akan meminta Dewan pers dulu yg menyidangkan.

Pernyataan Dirtipidum Brigjen Pol. Heri Rudolf Nahak menginformasikan bahwa proses kasus VL sedang berjalan dan penyidik membutuhkan hasil dari sidang MKD DPR sebagai masukan kepada penyidik dalam kelanjutan Proses hukumnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,  direktur tindak pidana umum bareskrim polri, brigadir jenderal polisi herry rudolf nahak mengatakan  bahwa bareskrim tidak akan melanjutkan kasus ujaran kebencian dengan terlapor ketua fraksi partai nasdem di dpr, viktor laiskodat. Dijelaskan bahwa pidato viktor yang dipermasalahkan dan dilaporkan ke bareskrim dilakukan pada saat anggota dpr itu melaksanakan reses.

saat itu, bareskrim menilai, viktor memiliki hak imunitas sebagai anggota dpr.

“itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. sehingga berlaku hak imunitas diatur uu md3. itu berarti hak imunitas anggota dpr,” kata nahak di gedung lipi, jakarta, selasa (21/11/2017) seperti dikutip penaone.com

(red/IN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here