Dana BSPS Kementerian PUPR Untuk Kota Batam, Terindikasi Praktek Korupsi

0
728

BATAM, INDEPENDENNEWS.COM — Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk sekitar 190 unit rumah di Kota Batam, terindikasi Korupsi.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga, yang tercatat sebagai penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berinisial SL mengatakan, bahwa ada dugaan mark up harga material.

Material bangunan yang mereka terima jauh melebihi harga dari material di toko bangunan lainnya.

“Kalau dihitung biaya material yang mereka berikan anggarannya tidak sampai 15 juta. Hanya sekitar 12 juta lebih saja,” ungkap SL.

SL menambahkan, bahwa di nota belanja meterial sengaja tidak dituliskan satuan harga barang.

“Di nota itu tidak ada harga barang, jadi mereka itu mungkin ada bermain dengan panglong, (Toko Material-red),” jelas SL.

Bukan hanya mark up harga material bangunan. SL juga mengungkapkan, bahwa adanya berupa potongan upah tukang. Dimana semestinya upah tukang 2.5 juta rupiah, akan tetapi oleh pihak terkait hanya dibayar 2 juta rupiah saja.

“Mereka bilang ada potongan uang untuk dana operasianal sebesar 500 ribu rupiah. Jadi saya bilang, kalau itu sudah kesepakatan bersama semua nggak masalah, ” ucap SL kepada oknum petugas BSPS.

Tambah SL lagi. “Mugkin uang itu sudah dipotong dari sananya. Karena uang itu sudah didalam amplop dengan kondisi uang sudah di klip dengan jumlah 2 juta rupiah, ” tambah SL.

Mendapat keterangan dari SL, wartawan media ini mencoba mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam, Jumat 10/01/2020.

Pihak Perkimtan Kota Batam, melalui Denny Azhar, ST, Kepala Seksi Rumah Khusus dan Swadaya Kota Batam mengatakan, bahwa terkait adanya pungutan sebesar 500 ribu rupiah dilapangan, tidak diketahui oleh – nya.

“Kami tidak mengetahui adanya bentuk kutipan itu. Dan jujur malah saya sampaikan sama Tim Fasilitator Lapangan kita, uang materai untuk pengurusan proposal ‘pun saya bilang sama mereka jangan pernah dikasih duit. Malah saya bilang kalau perlu belikan materai-nya, ” jelas Denny.

Terkait adanya dugaan mark up harga bahan material bangunan, Denny menjelaskan bahwa pihaknya sudah lebih dulu melakukan survei harga.

“Jadi gini, kita ‘kan melakukan survei, kebetulan kita ambil toko yang terdekat. Toko ‘kan memang banyak, tapi mereka mau nggak meyelesaikan. Kebetulan toko yang sekarang ini sudah berpengalaman. Jadi apa salahnya kalau kita ambil dia aja lagi, ” jelas Denny.

Namun keterangan Denny tidak disertai bukti – bukti. Bahkan terkesan sengaja menyembunyikan informasi. Sebabnya kepada wartawan Denny tidak bersedia untuk menunjukan bukti – bukti yang ada.

“Dilaporan kita sudah ada. Makanya kita ‘kan satu laporan. Laporan itu kita kasih ke pusat. Mungkin abang paham sendirilah, kadang – kadang pihak toko bertanya, ini hutang atau cash? Ada toko yang murah, tapi ‘kan kita gak tahu ini macam mana penyelesaian dan pengkodiasiannya, tetapi harga tidak melebihi harga SHB ” ucap Denny.

Penjelasan Denny, bertolak belakang dengan keterangan yang dihimpun oleh wartawan. Berdasarkan informasi bahwa harga – harga material yang diterima warga jauh melebihi harga pada toko material lainnya.

Hal ini menambah catatan, bahwa dana BSPS yang dikucurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR Pusat di Kota Batam, tahun anggaran 2019 banyak penyimpangan.

Dan hingga berita ini dipublikasikan pihak Perkimtan Kota Batam, belum bersedia membuka ‘kan data terkait nota harga material, dan juga nama – nama penerima Bantuan di Kota Batam. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.