Cabang Kajari Natuna Bekali Masyarakat Anambas Pemahaman Hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayanan

0
268

Anambas, Independennews.com — Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum tentang kegiatan pengawasan aliran kepercayaan kepada masyarakat KKA dengan tujuan agar aparatur negara dan masyarakat memahami aliran Kepercayaan yang diatur dalam UU serta bisa mengawasi dan mewaspadai kegiatan aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang, kegiatan sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Bupati KKA, Senin (17/9/18)

Ketua pelaksana Bayanullah mengatakan, bahwa kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum kepada masyarakat adalah kegiatan yang setiap tahun dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat merupakan Pembekalan, penyuluhan dan Penerangan Hukum kepada masyarakat.

” Kita harapkan masyarakat memahami setiap aliran kepercayaan yang menyimpang dan bisa mengawasi setiap masuknya aliran kepercayaan yang menyimpang,” pungkasnya

Sementara itu, Bupati KKA Abdul Haris mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik serta mendukung penuh upaya yang dilakukan cabang kajari Natuna terkait sosialisasi dan penyuluhan Hukum kepada masyarakat.

Dikatakan Haris, kegiatan tersebut harus di laksanakan terus menerus agar kita bisa memantau kegiatan masyarakat dalam aliran kepercayaan , karena masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, Adat, budaya, dan agama.

“Negara kita ini adalah Negara Hukum yang berdasarkan UUD 1945 dan pancasila bukan Negara kekuasaan maka dari itu kita selaku pemerintah khususnya pemerintah daerah KKA berkewajiban menyampaikan penyuluhan Hukum kepada masyarakat agar mengerti dan memahami bahwa kehidupan beragama di atur oleh UU . Begitu juga mengenai kepercayaan atau keyakinan itu diatur dan di jamain oleh Undang-undang Dasar 1945 yang tertera di pasal 29 Ayat 1 dan 2, “Negara Menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu,” ujarnya

Menurutnya, Ada Tiga hal pokok yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai mana tercantum dalam pasal 30 UU Nomor 16 thn 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pertama Bidang Pidana , kedua Bidang Perdata dan tata usaha Negara dan Ketiga Bidang ketertiban dan ketentraman Umum.

“Penyuluhan ini bertujuan agar aparatur negara dan masyarakat lebih paham tentang aliran kepercayaan yang di atur dalam U U, serta bisa mewaspadai dan mengawasi kegiatan masyarakat yang menyimpang agar Kabupaten kepulauan Anambas tetap kondusif, aman, tentram dan damai kedepannya.

Penyuluhan materi dari staf kacab jari dan kemenag KKA tentang aliran kepercayaan di dalam masyarakat sesuai UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.

Salah satu peserta dari ketua FKUB Sardian mengusulkan agar peraturan kementrian agama tentang penggunaan pengeras suara di mesjid, agar di pertanyakan lagi kepada kemertian agama karena membatasi kebebasan pemeluk agama dlam menjalani ibadah yang dijamin UUD 1945 .

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Bupati KKA Abdul Haris SH , Palaksa Lanal Tarempak Myr laut Budi Darmawan, Danramil 02 Tarempak Kptn Inf Samsuarno, Kacap Jari Tarempak Bayanullah SH, Kaban Kesbang Pol Eko desi, Asisten I Ir Suhrin. (Firmandani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.