BP Batam Tidak Menolak Penghapusan UWT, Namun Wewenang Dewan Kawasan

0
275

Batam, independennews.com –Kebijakan Presiden RI untuk meleburkan dan menjadikan walikota Batam memimpin Instansi tersebut. BP Batam tetap patuh dan menunggu keputusan Presiden RI, bahkan BP Batam tetap akan terus melakukan tugasnya sambil menunggu Keputusan Presiden.

Demikian disampaikan Kepala BP Batam, Ir Lukita Dinarsyah Tuwo dalam konfresnya, Rabu (26/12/18) di lantai 8 Gedung Rapat Utama BP BP Batam.

Dikatakan Lukita, bahwa BP Batam adalah dibawah naungan dan koordinasi Dewan Kawasan yang diketuai oleh Menko Perekonomian, Darwin Nasution.

“Terkait perubahan yang diputuskan bapak Presiden, kami merasa tersisih dan kaget, karena banyak program-program yang sudah kami rencanakan dan juga target 2 tahun yang ingin kami capai. Tetapi sebagai bagian dari Instusi pemerintah atau sebagai ASN, tentunya kami patuh kepada keputusan tersebut,” Ujarnya mengawali laporannya saat Konfres terkait capaian hasil kenerja 2018

Meski demikian, kata Lukita, pihaknya tetap menunggu dan secara organisasi BP Batam tetap ada, hanya Kepalanya yang diganti.

“Sekarang masih dalam tahap pertimbangan bapak Presiden dan kami tetap menunggu, dan dilihat dari siaran pers oleh Kementrian Perekonomian adalah hanya Kepala BP Batam yang diganti, jadi secara organisasi BP Batam tetap bekerja seperti biasa sampai ketentuan dan peraturan Kepala BP Batam dijabat Walikota Batam secara Ex-Officio ditetapkan,” teranngya

Terkait iklim investasi dikota Batam disamping menunggu keputusan pergantian Kepala BP Batam. Pihaknya tetap menjaga dan memastikan iklim investasi tetap kondusif. Dengan komitmen kawan-kawan di BP Batam yang tetap bekerja seperti biasa, kata Lukita dia yakin bahwa investasi di Batam akan tetap berkembang.

” Kita melihat potensi Batam yang luar biasa. Disamping adanya pertanyaan sejumlah investor akan iklim investasi, kita tetap menjaga dan melayani dengan baik,” ujarnya

Sementara itu, terkait permintaan penghapusan UWT pemukiman, pihaknya sudah menyampaikan dan menunggu keputusan Dewan Kawasan.

“Kami sudah sampaikan dan paparkan dalam pertemuan di pusat bahwa ada UWT pemukiman yang perlu dihapuskan sesuai kondisi rumah tersebut, dan ini perlu persetujuan Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, karena ada aturan PMKnya, dan BP Batam sudah punya angka angkanya.
Disamping itu, perlu rasa keadilan untuk mempertimbangkan terkait situasi dan kondisi volume rumah.

” Kita tahu bahwa lahan di Batam adalah sebagian besar milik Negara dan HPLnya dikelola BP Batam, sehingga ada ketentuan untuk membayar UWT untuk pembagunan infrastuktur dan operasional BP Batam. Akan tetapi untuk penghapusan UWT lahan komersial. BP Batam pastikan tidak pernah mengajukan dan tidak akan menghapuskannya,” jelas Lukita.

Senada dengan itu, Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha di BP Batam Dwianto Eko mengatakan , bahwa penghapusan UWT pemukiman bukan wewenang BP Batam.

“Kewenangan penghapusan UWT adalah wewenang Dewan Kawasan, kami hanya menjalankan aturan yang ada dalam PMK, PP dan juga Kepres dan juga arahan dari Menteri koordinator Perekonomian, selanjutnya yang akan mengambil keputusan ialah siapa yang menggantikan Kepala BP Batam.” ujarnya

Menurutnya, Dewan Kawasan memiliki 11 Instansi Vertikal Pemerintah termasuk Menteri Keuangan, BPN yang mana harus merubah peraturan-peraturan yang harus dirubah.

“Pimpinan BP Batam tidak menolak penghapusan UWT pemukiman, akan tetapi sudah membuat kajian dan menyampaikan ke Pusat, dan keputusan ada di Dewan Kawasan.” Pungkasnya (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.