Andar Situmorang SH, Minta Penegak Hukum Tindaklanjuti Dugaan Penggelapan Upah Pekerja di Dinas Bina Marga Kota Batam

0
146

INDEPENDENNEWS.COM, BATAM –– Dugaan Penggelapan atau pemotongan upah Pekerja Harian Lepas (PHL) di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam mendapat perhatian dari Pengacara Andar Situmorang, SH.

Pengacara Andar Situmorang, SH, yang juga pendiri Lembaga Government Against Corruption and Discrimination (GACD) menyampaikan, bahwa dugaan adanya penggelapan upah Pekerja di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam, tidak boleh dibiarkan.

“Adanya dugaan tindakan pemotongan gaji, atau upah pekerja di Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Batam, adalah tindakan kejahatan yang sangat merugikan pekerja. Selain itu tindakan tersebut juga sangat merugikan keuangan Pemerintah,” jelasnya melalaui pesan, Kamis (11/02/2021).

Selain itu Andar Situmorang, SH, juga mengatakan, bahwa tidak boleh ada pembiaran dari aparat penegak hukum, terkait adanya informasi dugaan yang dapat merugikan keuangan Pemerintah.

“Penegak hukum tidak boleh pasif terhadap adanya informasi dugaan penggelapan uang yang berhubungan dengan keuangan milik Pemerintah. Karena tindakan pro aktif dari penegak hukum dalam menindaklanjuti informasi yang berhubungan dengan keuangan milik Pemerintah, adalah bagian dari bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi,” tegasnya.

Lanjutnya lagi, “apabila aparat penegak hukum terbukti melakukan pembiaran, maka
penegak hukum nya harus dipidanakan. Karena itu merupakan perbuatan kejahatan jabatan, atau tidak melaksanakan tupoksi nya sebagaimana mestinya. Bisa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 421 KUHP,” tegasnya.

Selain itu Presiden Republik Indonesia, H. Joko Widodo, juga pernah mengingatkan, terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan milik Pemerintah.

Dimana kala itu Presiden berpesan, agar uang milk Pemerintah dalam APBN benar-benar dipastikan agar tidak satu rupiah pun yang di korupsi.

“Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan, bahwa dirinya tidak bisa bilang ‘jangan’ kepada KPK untuk tidak menangkap terduga pelaku korupsi.

“Saya titip hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang ‘jangan’ kepada KPK, saya tidak bisa. Saya bantunya hanya ini membangun sistem ini,” katanya.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here