DPRD Kepri Sahkan Ranperda KetenagaListrikan

0
582
Poto : Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG, Independen News.com-DPRD Kepri dan Pemprov Kepri akhirnya mengesahkan Ranperda Ketenagalistrikan menjadi Perda tahun 2017 yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada sidang Rapat Paripurna DPRD Kepri, Senin, (11/09/2017), Di ruang sidang DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Keputusan DPRD Kepri tentang persetujuan penetapan Ranperda Ketenagalistrikan menjadi Perda tahun 2017 ditandatangani oleh Ketua DPRD Jumaga Nadeak, dibacakan oleh Sekretaris dewan Kepri, Hamidi.

“DPRD Kepri memutuskan, menetapkan persetujuan penetapan Ranperda ketenagalistrikan menjadi Perda. Pemandangan fraksi-fraksi DPRD dan laporan akhir Pansus merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di tanjungpinang pada tanggal 11 September 2017,” kata Hamidi

Sementara itu, Ketua Pansus Sirajudin Nur dalam laporan akhir yang dibacakannya mengatakan mekanisme penyusunan perda terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Ranperda ketenagalistrikan yang hari ini kita sampaikan laporannya, terdiri dari 20 Bab dan 59 pasal,”terangnya

Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu menjamin penyediaan ketenagalistrikan dalam jumlah yang cukup, merata, dengan kualitas yang baik, sehingga pengelolaannya harus dengan berkeadilan, berkelanjutan rasional, optimal, terpadu serta dengan harga yang wajar.

Masih banyak masalah di masyarakat kita yang belum mendapatkan pelayanan kelistrikan. Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah, terutama daerah dan pulau-pulau terpencil dan daerah perbatasan.

“Berdasarkan pertumbuhan kelistrikan, rasio elektrifikasi Provinsi Kepri sampai Juni tahun 2017, rasio desa berlistrik rencana pembangunan Kepri tahun 2016-2019, dan diperkuat oleh amanah UU baru mampu mencapai 89,7 %,” sebutnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan beberapa minggu yang lalu DPRD Pemprov kepri telah menandatangai MoU bersama PLN.

Kata dia, mudah-mudahan dengan disahkannya perda kelistirikan ini dapat dijadikan kontrol untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.”Katanya

Dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota DPRD, yang telah memberikan masukan dan tanggapan serta koreksi khusus, dan telah bekerja dengan waktu yang cukup panjang dan kesibukan yang sangat tinggi.

“Kehadiran perda ini akan semakin memberi kepastian hukum dan dasar hukum bagi Pemda, BUMD, BUMS, Koperasi dan masyarakat, di Kepri,”Ujarnya

Dia berharap desa yang teraliri listrik baru 56 %, dan dengan disahkannya perda ini tentunya menjadi pemacu semangat dalam memberikan pelayanan kelistrikan di Kepulauan Riau. Sehingga pembangunan pengembangan sistim ketenagalistrikan pedesaan sudah dapat terpenuhi 100 %, insya Allah pada tahun 2019, dan target rasio elektrifikasi 90 % dapat terwujud,”harapnya.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here