Independennews.com | Ungaran – Setelah sukses melaksanakan panen jagung kuartal II pada Juni lalu, Kepolisian Resor (Polres) Semarang kembali menggelar penanaman jagung serentak untuk kuartal III. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, di lahan milik Perhutani Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.
Penanaman dilakukan di lahan baru seluas 2,5 hektare, sebagai perluasan dari lahan sebelumnya seluas 6 hektare di PTPN Ngobo, Kecamatan Bergas. Pada tahap ini, varietas yang digunakan adalah Serasi 38, bibit unggul yang diandalkan dalam program swasembada pangan nasional.
Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman jagung serentak secara nasional yang dipusatkan di Polres Grobogan, Jawa Tengah. Acara nasional tersebut dihadiri langsung oleh Kapolri, Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda se-Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam produksi jagung,” ujar AKBP Ratna dalam sambutannya, Kamis (10/7/2025).
Ia menambahkan, total luas lahan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Semarang mencapai 17.963 hektare, seluruhnya ditargetkan menggunakan bibit Serasi 38. “Kami berharap hasil produksi meningkat signifikan dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Dukungan turut disampaikan Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan jajaran kepolisian dan instansi terkait.
“Kabupaten Semarang siap ambil bagian dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sebagaimana arahan Presiden,” tegas Ngesti dalam pernyataannya.
Dalam kegiatan tersebut, turut diserahkan bantuan berupa bibit, pupuk, mesin pemipil jagung, dan sprayer kepada kelompok tani. Penanaman simbolis dilakukan oleh Kapolres, Forkopimda, serta perwakilan dinas terkait.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi lintas sektor — antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan petani lokal. (Dwi Saptono) editor : Gusman